Kebahagiaan, Optimisme, dan Etika Kepemimpinan Publik Menjadikan Apresiasi Presiden sebagai Energi Sosial Bangsa

Oleh: Masykur Sarmian – Ketua Umum FOKAL IMM Kalimantan Timur

Editorialkaltim.com – Ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterkejutannya atas hasil riset Universitas Harvard yang menempatkan Indonesia di peringkat teratas dalam kebahagiaan dan optimisme rakyat, pesan itu menjadi sorotan dunia. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam Annual Meeting World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Pernyataan itu bukan sekadar kabar baik. Ia merupakan cermin sosial yang memantulkan kondisi batin sebuah bangsa di tengah tekanan global, ketidakpastian ekonomi, dan turbulensi geopolitik. Setiap cermin yang jujur, pada akhirnya, menuntut tindak lanjut yang etis.

Presiden menegaskan bahwa survei tersebut dilakukan secara serius dan bukan “abal-abal”. Penegasan ini justru memperlihatkan satu realitas penting: modal utama Indonesia hari ini tidak hanya terletak pada angka pertumbuhan ekonomi, melainkan pada daya tahan psikologis kolektif atau social resilience yang kerap luput dari perhatian. Kebahagiaan dan optimisme bukan sekadar perasaan, tetapi berkorelasi erat dengan produktivitas, kohesi sosial, dan kepatuhan publik terhadap agenda pembangunan.

Negara-negara Nordik telah lama menjadikan indeks kebahagiaan sebagai kompas kebijakan. Jika temuan ini akurat, Indonesia sesungguhnya sedang memegang aset sosial yang nilainya sangat mahal dan strategis.

Di sinilah ujian kepemimpinan dimulai. Pengakuan global menuntut respons domestik yang setara. Keterkejutan presiden idealnya bertransformasi menjadi apresiasi terbuka kepada rakyat. Sebuah pidato kenegaraan yang dirancang dengan bahasa yang merangkul, disiarkan luas, dan disampaikan secara tulus. Bukan pidato yang mengklaim keberhasilan elite, melainkan pidato yang mengembalikan kehormatan kepada rakyat.

Kepada para pekerja yang bertahan di tengah inflasi. Kepada petani yang tetap menanam di musim yang tak menentu. Kepada ibu-ibu yang mengelola dapur dengan kesabaran. Kepada anak muda yang memilih berharap saat sinisme terasa lebih mudah.

Dalam teori legitimasi demokratis, pengakuan (recognition) adalah mata uang kepercayaan. Negara yang mengakui jerih payah warganya akan dibalas dengan loyalitas sipil yang lebih dalam. Pidato terima kasih presiden yang jujur dan rendah hati akan bekerja sebagai moral multiplier, memperbesar energi sosial yang sudah hidup di masyarakat. Ini bukan kosmetik politik, melainkan rekayasa kebaikan publik.

Presiden juga perlu secara eksplisit menyebut peran ormas Islam, para ulama, tokoh lintas iman, dan pemimpin komunitas yang selama ini merawat optimisme rakyat. Dalam sosiologi Indonesia, agama bukan sekadar identitas, tetapi mesin makna. Ceramah yang menanamkan syukur, khutbah yang menguatkan kesabaran, serta majelis yang menumbuhkan empati adalah infrastruktur kebahagiaan yang kerap luput dari neraca ekonomi. Mengakui peran mereka bukan hanya adil, tetapi strategis.

Secara ilmiah, gratitude atau rasa terima kasih terbukti memperkuat well-being. Masyarakat yang merasa dihargai cenderung memiliki partisipasi publik dan optimisme yang lebih tinggi. Dalam kebijakan, hal ini berarti biaya sosial yang lebih rendah dan ketahanan yang lebih kuat saat krisis. Dengan kata lain, pidato terima kasih presiden adalah intervensi kebijakan berbasis nilai.

Namun apresiasi tidak boleh berhenti pada simbol. Kebahagiaan rakyat tidak boleh diperas menjadi narasi puas diri. Ia harus dijaga melalui kebijakan yang adil: harga yang terkendali, layanan publik yang bermartabat, pendidikan yang inklusif, serta penegakan hukum yang konsisten. Optimisme tanpa keadilan hanya akan menua menjadi kekecewaan.

Pidato presiden juga perlu diikat dengan komitmen moral kenegaraan. Komitmen untuk tidak merampas hak-hak dasar rakyat, terutama hak politik yang lahir dari pengorbanan panjang era reformasi. Presiden perlu menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak akan ditarik kembali ke ruang-ruang elitis.

Pemilihan kepala daerah oleh rakyat bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan simbol harga diri politik warga negara. Menggesernya tanpa kehendak rakyat bukan hanya perubahan prosedur, tetapi retakan pada perjanjian sosial pasca-otoritarianisme. Negara tidak boleh menang dengan cara memendekkan suara rakyat. Efisiensi tidak boleh dibeli dengan amputasi partisipasi.

Komitmen berikutnya adalah keadilan fiskal di tengah tekanan ekonomi. Presiden perlu menegaskan bahwa negara tidak akan menjadikan rakyat sebagai bantalan paling empuk bagi beban anggaran. Pajak memang nadi negara, tetapi pajak yang adil adalah pajak yang berempati.

Dalam situasi daya beli tertekan, negara harus lebih dulu mengencangkan ikat pinggangnya sendiri. Efisiensi dimulai dari belanja negara, birokrasi yang ramping, kebocoran yang ditutup, serta privilese yang dikoreksi. Rakyat tidak boleh diminta sabar sementara ketidakadilan dibiarkan nyaman.

Di titik inilah pidato presiden naik dari sekadar retorika menjadi etika kekuasaan. Ia menegaskan bahwa pemerintahan berdiri di atas kepercayaan rakyat, bukan ketakutan mereka. Bahwa kebahagiaan dan optimisme yang dicatat dunia bukan alasan untuk lengah, melainkan amanah untuk lebih berhati-hati.

Penutup pidato yang paling kuat bukan yang paling keras, melainkan yang paling jujur. Bahwa negara ini besar bukan karena pemerintahnya, melainkan karena rakyatnya. Dan tugas pemimpin bukan memanen pujian, tetapi menjaga agar hak rakyat tidak tergerus oleh dalih apa pun—baik efisiensi, stabilitas, maupun krisis.

Jika itu dilakukan, pidato presiden akan dikenang bukan sekadar sebagai respons atas pujian dunia, melainkan sebagai janji setia kepada konstitusi dan nurani bangsa. Pesan bahwa kebahagiaan rakyat tidak akan dibayar dengan kehilangan haknya, dan optimisme tidak akan ditebus dengan kemunduran demokrasi.

Momen Davos memberi pelajaran penting: Indonesia tidak hanya dilihat karena potensinya, tetapi dirasakan karena jiwanya. Jika kebahagiaan dan optimisme rakyat benar-benar menjadi yang tertinggi, maka tugas negara adalah menjaga jiwa itu tetap hidup. Dengan menghormati rakyatnya, merawat para penjaga makna, dan menautkan kebijakan pada rasa terima kasih.

Saya percaya, jika langkah ini diambil Presiden Prabowo, hal tersebut akan menjadi modal dasar Indonesia menuju kekuatan lima besar dunia, sekaligus menjadi rapor kepemimpinan yang kuat sebagai bekal menuju periode kepemimpinan nasional berikutnya.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi editorialkaltim.com

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.