KaltimSamarinda

IKN di Kaltim, Rudy Mas’ud Sebut Pemimpin Harus Manfaatkan Potensi di Luar APBD

Calon Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam sesi konferensi pers (Foto: Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com – Dalam sesi wawancara, calon gubernur Kaltim 2024, Rudy Mas’ud, mengungkapkan pentingnya pendekatan berbeda dalam memimpin daerah. Menurutnya, pemimpin daerah harus mampu memanfaatkan potensi ekonomi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan berfokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama.

Ia memberikan contoh Daerah Khusus (DK) Jakarta, di mana PAD mencapai Rp 100 triliun. Rudy percaya bahwa dengan penerapan kebijakan ekonomi yang tepat, Kalimantan Timur dapat menghasilkan pendapatan besar dan merubah yang tadinya dianggap mustahil menjadi mungkin.

Baca  PPP Resmi All Out Dukung Rudy Mas'ud-Seno Aji di Pilgub Kaltim 2024

Sebagai politisi yang juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha, ia melihat hal tersebut sebagai peluang yang harus dimanfaatkan.

“Anggaran dari pusat bahkan mencapai Rp 400 triliun untuk infrastruktur,” ujar Rudy, dalam bincang santai bersama influencer dan awak media, di Kantor DPD Golkar Kaltim, Senin (23/9/2024).

Menurut Rudy, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan dengan baik, apabila ada lobi yang kuat di tingkat nasional.

Rudy menegaskan, pengalaman lima tahunnya sebagai anggota DPR di Senayan memberinya wawasan yang luas tentang cara memanfaatkan sumber daya anggaran ini.

Baca  BEM Unmul Tantang Diskusi Terbuka Cagub Kaltim Isran Noor dan Rudy Mas'ud

Menurutnya, salah satu kelemahan daerah selama ini adalah ketidakmampuan menyerap anggaran yang sudah ada, seperti sisa anggaran lebih (silpa) Kaltim yang mencapai Rp 7,5 triliun.

Rudy mengkritik ketergantungan terhadap Upah Minimum Kota (UMK), yang menurutnya tidak cukup untuk membangun kemandirian ekonomi di masa depan. Ia mendorong masyarakat Kaltim untuk berpikir lebih jauh, dengan beralih dari penghasilan aktif ke penghasilan pasif.

Menjawab pertanyaan tentang anggaran yang cukup untuk program ‘Gratispol’, Rudy dengan tegas menjelaskan bahwa program ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama dengan Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu kota negara (IKN).

Baca  Partai Buruh Dukung Anies Baswedan Maju di Pilgub Jakarta 2024 Pasca Putusan MK

“APBD itu tidak akan cukup. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mendatangkan investor dan menghubungkan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Gubernur itu perpanjangan tangan pusat, dan ini yang harus kita kawal bersama,” tandasnya.(adr/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button