Editorialkaltim.com – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar menanggapi kelangkaan gas elpiji 3 kg yang dikeluhkan masyarakat. Meski pemerintah pusat telah mengambil langkah untuk menormalkan kembali distribusi tabung gas bersubsidi, DPRD Samarinda tetap mendorong adanya inspeksi mendadak (sidak) di lapangan guna memastikan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“HET gas elpiji 3 kg itu Rp18 ribu, tetapi di masyarakat harganya bisa mencapai Rp50 ribu. Seharusnya, kalau HET Rp18 ribu, tidak boleh ada penjualan di atas harga itu,” paparnya, Rabu (5/2/2025).
Untuk itu, pihaknya akan memanggil dinas terkait dan distributor gas untuk duduk bersama guna mencari solusi. Salah satu fokusnya adalah memastikan apakah kelangkaan ini disebabkan oleh kuota gas elpiji yang kurang atau justru karena penyaluran yang perlu diperketat.
“Kita ingin tahu apakah kuotanya memang kurang atau ada masalah dalam distribusinya. Kita tidak ingin masyarakat kecil yang berhak justru kesulitan mendapatkan gas, sementara rumah makan atau usaha besar malah menggunakan gas bersubsidi,” lanjutnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi II DPRD Samarinda akan mendorong digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait. Hal ini dilakukan karena kelangkaan gas elpiji 3 kg berdampak besar pada masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
“Kami ingin mencari solusi terbaik. Jika melihat kuota yang tersedia, sebenarnya sudah sesuai. Namun, yang perlu diperhatikan adalah apakah supply dan demand-nya seimbang. Jika tidak proporsional, maka akan terus terjadi kelangkaan,” tegasnya.
DPRD Samarinda berkomitmen untuk mengawal permasalahan ini agar distribusi gas elpiji 3 kg berjalan dengan baik, harga tetap terkendali, dan masyarakat kecil tidak dirugikan. (Adr/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya
