Editorialkaltim.com – Keterbatasan tenaga guru di Kota Samarinda masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. DPRD Samarinda menilai persoalan ini tak hanya terjadi di daerah, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan nasional dalam sistem rekrutmen tenaga pendidik.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahroni Pasie, mengatakan pemenuhan kebutuhan guru tidak bisa dilakukan secara cepat oleh pemerintah daerah. Pasalnya, seluruh proses rekrutmen harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Keterbatasan guru ini masalah klasik tingkat nasional. Dalam perekrutan tidak bisa semerta-merta dilakukan oleh daerah saja,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, pengangkatan guru, termasuk melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), harus melewati tahapan administrasi serta persetujuan dari instansi pusat seperti Badan Kepegawaian Negara. Kondisi ini menjadi kendala dalam percepatan pemenuhan tenaga pengajar di daerah.
“Kita harus melalui mekanisme, termasuk melapor ke pusat. Tidak bisa sembarangan merekrut meskipun kebutuhan ada,” katanya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya kualitas tenaga pendidik. Novan menegaskan, tidak semua tenaga kerja dapat langsung mengisi posisi guru tanpa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
“Tidak sembarangan orang bisa jadi guru. Harus memenuhi kompetensi yang ada,” tegasnya.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, DPRD bersama Pemkot Samarinda berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada. Salah satunya dengan meningkatkan kompetensi tenaga P3K serta mempertimbangkan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dari organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang memiliki latar belakang pendidikan.
Meski begitu, ia mengakui rekrutmen yang berjalan saat ini belum mampu menutup kekurangan guru secara keseluruhan. Sebagian besar formasi yang dibuka masih difokuskan untuk menggantikan guru yang memasuki masa pensiun.
“Rekrutmen yang ada sekarang ini lebih banyak untuk menutupi guru yang pensiun, jadi memang masih kurang,” ungkapnya.
DPRD pun berharap adanya kebijakan yang lebih fleksibel dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Dengan begitu, kualitas pendidikan di Samarinda diharapkan dapat terus meningkat. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
