Editorialkaltim.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, mengajak seluruh wakil rakyat asal Kaltim bersatu memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) terutang atau kurang salur dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2023-2025.
Menurut Sarkowi, perjuangan tersebut perlu dilakukan bersama anggota DPRD kabupaten dan kota, DPR RI, hingga DPD RI asal Kaltim. Kekompakan dinilai penting di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin tertekan.
“Seharusnya Kaltim tidak diperlakukan sama dengan daerah-daerah lain. Kondisi keuangan kita saat ini sangat berat, sehingga perlu ada perhatian khusus dari pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Sarkowi menilai Kaltim semestinya tidak menjadi salah satu daerah yang terkena pemotongan DBH terbesar dibandingkan provinsi lain. Karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD terus mendorong sisa DBH yang menjadi hak Kaltim segera direalisasikan.
Berbagai langkah telah ditempuh untuk memperjuangkan hak daerah tersebut. Gubernur Kaltim telah berkoordinasi dengan DPR RI, sedangkan DPRD Kaltim mengajak DPRD kabupaten dan kota menyuarakan sikap serupa kepada pemerintah pusat.
Langkah itu diharapkan dapat memperkuat posisi Kaltim dalam memperjuangkan DBH, terutama ketika penurunan pendapatan daerah dibarengi berkurangnya alokasi dan ketidakpastian pembayaran dana bagi hasil.
“Jangan sampai pendapatan Kaltim sudah menurun, DBH juga turun, kemudian pembayarannya tidak konsisten. Itu yang kita harapkan bisa segera diselesaikan, termasuk dana kurang salurnya,” katanya.
Sarkowi menegaskan dukungan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim dan anggota DPD RI asal Kaltim sangat dibutuhkan. Sebab, keputusan terkait pembayaran DBH berada di tingkat pemerintah pusat.
“Kami berharap anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim dan DPD RI asal Kaltim bisa bersama-sama mendorong dan memperjuangkan persoalan ini. Kita sama-sama wakil rakyat, hanya kewenangannya yang berbeda,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan memperjuangkan DBH akan berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah. Dana tersebut dibutuhkan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Bagaimana kita mau membangun kalau pendapatan daerah terus menurun. Banyak program yang akhirnya tidak bisa berjalan maksimal. Karena itu, kami berharap seluruh wakil rakyat asal Kaltim kompak memperjuangkan agar dana-dana yang masuk di Kaltim,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
