KaltimKukar

DPRD Kukar Ingatkan Efek Domino Jika Program 2026 Bergeser ke APBD 2027

Wakil Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid

Editorialkaltim.com – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mengingatkan adanya efek domino jika program APBD 2026 tidak diselesaikan tahun ini. Kegiatan yang tertunda berpotensi masuk kembali ke pembiayaan 2027 dan mempersempit ruang anggaran untuk program baru.

Wakil Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid menilai kondisi tersebut harus diantisipasi sejak sekarang. Menurutnya, sisa tahun anggaran perlu dimanfaatkan untuk memastikan kegiatan yang sudah direncanakan tidak berhenti di tahap administrasi atau pelaksanaan.

“Program yang sudah dibiayai tahun ini harus dituntaskan, supaya anggaran 2027 tidak kembali tersita untuk menyelesaikan pekerjaan lama,” ujar Rasyid.

Pernyataan itu disampaikan usai rapat kerja DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah perangkat daerah, Selasa (17/11/2026), di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kukar, Tenggarong.

Baca  Dorong Ketahanan Pangan, Komisi II DPRD Kaltim Tinjau UPTD SPAPAL Manggar

Dalam evaluasi tersebut, DPRD mendapat penjelasan seluruh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan APBD 2026 telah diterbitkan. Karena itu, perhatian kini bergeser ke kecepatan OPD menjalankan pekerjaan, menyelesaikan dokumen pendukung, serta menuntaskan proses pembayaran.

Dinas Pekerjaan Umum menjadi salah satu perangkat daerah yang ikut disorot karena mengelola porsi besar kegiatan fisik. Realisasi anggarannya saat evaluasi masih berada di kisaran 40 persen.

Rasyid memahami pekerjaan konstruksi memiliki pola berbeda dibanding kegiatan nonfisik. Progres lapangan dan pembayaran tidak selalu bergerak bersamaan karena pencairan anggaran biasanya mengikuti tahapan pekerjaan yang telah diverifikasi.

Baca  Cabai dan Bawang Merah Picu Inflasi PPU

“Angka serapan memang belum tinggi, tetapi pekerjaan fisik punya tahapan sendiri dan pembayaran sering meningkat setelah progres pekerjaan memenuhi ketentuan,” katanya.

Meski demikian, DPRD tidak ingin lonjakan realisasi di penghujung tahun menjadi pola yang terus berulang. OPD diminta lebih disiplin mengawal jadwal pekerjaan sejak awal agar penyelesaian kegiatan tidak terlalu menumpuk mendekati tutup buku.

Evaluasi tersebut juga menyentuh faktor pendanaan dari pemerintah pusat. Sebagian kebutuhan daerah masih bergantung pada transfer, sehingga ketepatan penyaluran ikut memengaruhi kelancaran pembiayaan program.

Baca  Sambut Baik Demo Mahasiswa, Dewan Kaltim Tegaskan Evaluasi Pemerintah

Rasyid menegaskan, target utama bukan semata mengejar persentase serapan. DPRD ingin memastikan pekerjaan selesai, kualitas tetap terjaga, administrasi tertib, dan kewajiban pembayaran tidak diwariskan ke tahun berikutnya.

Menurutnya, APBD 2027 harus mempunyai ruang cukup untuk menampung agenda pembangunan baru, bukan habis untuk menutup pekerjaan yang semestinya selesai sepanjang 2026.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button