KaltimKukar

Ekonomi Kukar Belum Kencang, DPRD Bidik UMKM hingga Pertanian Jadi Mesin Pemulihan

Ketua Komisi II DPRD Kukar Eko Wulandanu

Editorialkaltim.com – Perlambatan perputaran ekonomi masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong DPRD mencari mesin pertumbuhan baru yang lebih dekat dengan warga. UMKM hingga sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dinilai perlu menjadi tumpuan agar pemulihan tidak hanya bergantung terhadap proyek berskala besar.

Ketua Komisi II DPRD Kukar Eko Wulandanu mengatakan, kondisi ekonomi yang belum bergerak optimal berulang kali ditemukan melalui kunjungan lapangan, reses, serta Rapat Dengar Pendapat (RDP). Aspirasi tersebut menunjukkan penguatan ekonomi perlu dimulai dari lapisan masyarakat terbawah.

“Pemulihan ekonomi harus dimulai dari masyarakat bawah, karena sektor kecil paling cepat menggerakkan usaha, produksi, perdagangan, dan pendapatan warga langsung,” ujar Eko, Selasa (17/11/2026), di DPRD Kukar.

Baca  Audiensi Peningkatan LTT Padi, Bupati Kukar Bahas Strategi dengan Kementerian Pertanian

Salah satu sektor yang dinilai memiliki daya ungkit besar adalah UMKM. Eko menyebut sekitar 90 persen dunia usaha di Kukar ditopang sektor tersebut. Dalam pembahasan Komisi II bersama pelaku usaha, perputaran uang UMKM diperkirakan hampir Rp15 miliar, meski angka tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Menurutnya, geliat UMKM dapat diperkuat melalui kegiatan yang mendatangkan masyarakat. Pemerintah juga tidak harus sepenuhnya mengandalkan APBD karena perusahaan swasta maupun perusahaan daerah dapat dilibatkan untuk menciptakan aktivitas ekonomi.

“Kalau kegiatan ekonomi sepi, perputaran uang ikut melemah. Karena itu, UMKM perlu diperkuat melalui kolaborasi dan kegiatan yang menghadirkan keramaian,” katanya.

Baca  Bupati Optimis Pabrik Smelter Nikel Sangasanga Bakal Serap 10 Ribu Tenaga Kerja Lokal

Penguatan ekonomi desa turut menjadi perhatian. Di Dapil V yang meliputi Loa Kulu, Loa Janan, dan Samboja Barat, masyarakat masih banyak menggantungkan penghasilan dari pertanian, peternakan, serta perikanan. Sektor pertanian tahun ini juga menghadapi tekanan akibat kemarau panjang yang mengganggu produktivitas.

“Pertanian, peternakan, dan perikanan harus dijaga produktivitasnya, sebab sektor inilah yang menopang kehidupan banyak masyarakat di wilayah desa Kukar langsung,” ujarnya.

DPRD mendorong perbaikan pengairan serta penambahan lumbung agar petani lebih siap menghadapi kemarau. Langkah tersebut dinilai penting karena ekonomi masyarakat desa tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan produksi pangan.

Baca  DBH Sawit Rp2 Miliar Dianggap Jomplang, PPU Minta Porsi Naik ke 15 Persen

Tantangan semakin besar saat kemampuan fiskal daerah ikut menyempit. Rancangan APBD Kukar 2027 disebut turun ke kisaran Rp5,4 triliun sehingga pemerintah dituntut lebih selektif menentukan program yang memberi dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.

Bagi Eko, kondisi tersebut justru memperkuat alasan untuk memprioritaskan sektor produktif masyarakat. Reses dan RDP diharapkan menjadi pijakan agar kebijakan ekonomi tidak berhenti mengejar angka pertumbuhan, tetapi benar-benar membuka usaha, menjaga produksi, dan memperbesar perputaran uang di tingkat warga.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button