
Editorialkaltim.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengingatkan seluruh sekolah agar tidak membebani orang tua siswa dengan pungutan untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun fasilitas yang menjadi tanggung jawab sekolah.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menegaskan larangan tersebut juga berlaku terhadap pungutan yang diinisiasi melalui komite sekolah. Sejumlah kebutuhan, seperti pengadaan sarana dan prasarana, biaya perpisahan, hingga pembelian sampul rapor, tidak boleh dibebankan sebagai kewajiban kepada orang tua siswa.
Menurutnya, apabila terdapat kegiatan sekolah yang membutuhkan dukungan pembiayaan tambahan, pihak sekolah tetap dapat menerima sumbangan dari orang tua. Namun, pemberian tersebut harus benar-benar bersifat sukarela, tanpa penetapan nominal maupun unsur paksaan.
Artinya, tidak boleh ada kewajiban pembayaran yang berpotensi memberatkan keluarga siswa, terlebih jika berkaitan dengan kebutuhan yang semestinya menjadi tanggung jawab sekolah.
Disdikbud Kutim juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan praktik pungutan di lingkungan pendidikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aturan tersebut dipatuhi oleh seluruh satuan pendidikan.
Mulyono menyebut sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran akan terlebih dahulu diberikan teguran dan pembinaan.
Melalui pengawasan tersebut, Disdikbud berharap penyelenggaraan pendidikan di Kutim tetap berjalan tanpa membebani kondisi ekonomi orang tua siswa.
“Sekolah harus mengedepankan pelayanan pendidikan dan tidak menjadikan orang tua sebagai pihak yang harus menanggung kebutuhan sekolah,” pungkasnya. (ref/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.



