KaltimSamarinda

DPRD Samarinda Sambut Positif Pengesahan UU Perampasan Aset

Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng

Editorialkaltim.com – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menyambut positif pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang oleh DPR RI dalam rapat paripurna 19 November 2026.

Menurutnya, regulasi tersebut telah melalui proses pembahasan panjang di tingkat pemerintah pusat hingga akhirnya disahkan.

“Pada prinsipnya, DPRD sangat menyetujui apa yang sudah ditetapkan pemerintah pusat,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Jumat (20/11/2026).

Ia menyampaikan, setelah disahkan, regulasi tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui pematangan aturan pelaksanaan agar dapat diterapkan secara efektif.

Baca  Resmi Dibuka! Kios Penyeimbang Balikpapan Jamin Stabilitas Harga Pasar

Ia berharap aturan tersebut tidak berlarut-larut dalam tahap implementasi sehingga tujuan perampasan aset untuk mendukung pemberantasan tindak pidana dan pemulihan kerugian negara dapat tercapai.

“Tinggal menyesuaikan. Sebagai anggota DPRD, kami juga menyetujui itu dan harus segera dilaksanakan,” katanya.

Secara umum, aturan perampasan aset tersebut mencakup sejumlah aspek mendasar. Pertama, mekanisme perampasan aset yang mengatur penyitaan berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana (non-conviction-based forfeiture).

Baca  Gubernur Kaltim Dukung Presiden Prabowo Bangun Stadion Sepak Bola di Seluruh Indonesia

Kedua, syarat perampasan aset tanpa putusan pidana. Mekanisme ini dapat diterapkan apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau keberadaan pelaku tidak diketahui. Nilai aset yang dapat dikenai ketentuan tersebut minimal Rp1 miliar berdasarkan nilai saat aset diperoleh.

Ketiga, cakupan tindak pidana meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, serta kejahatan finansial, seperti penipuan berbasis teknologi informasi, penggelapan digital, dan investasi fiktif.

Keempat, pengelolaan dan pemulihan aset melalui pembentukan badan pengelola dan pengawas aset. Badan tersebut bertugas menyimpan, mengamankan, menilai, melelang, mengembalikan, atau menyalurkan aset ke kas negara maupun untuk pemulihan kerugian korban. Aset juga dapat dimusnahkan sesuai putusan pengadilan.

Baca  DPMPTSP Bontang Perjelas Persyaratan Sertifikat Standar Puskesmas, Fokus pada Kualitas Pelayanan Kesehatan

Kelima, perlindungan terhadap pihak ketiga melalui pemberian hak untuk mengajukan keberatan serta membuktikan kepemilikan yang sah dan iktikad baik apabila merasa dirugikan.

(adr/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button