
Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memprioritaskan penguatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan pada 2027. Fokus utama diarahkan untuk membuka akses menuju Kecamatan Muara Wis dan Muara Muntai yang hingga kini belum terhubung secara optimal dengan kecamatan lain.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pembangunan jalan penghubung Muara Wis menuju Kota Bangun menjadi salah satu rencana strategis yang terus diperjuangkan. Pembangunan jembatan di kawasan Kota Bangun juga diperlukan untuk menunjang kelancaran akses tersebut.
“Kalau kita berbicara tentang konektivitas antarwilayah, konsepnya adalah menghubungkan ibu kota kecamatan. Harus kita akui, saat ini masih ada dua ibu kota kecamatan yang belum terhubung dengan kecamatan lainnya, yaitu Muara Muntai dan Muara Wis,” ungkap Aulia, Kamis (19/11/2026).
Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, Pemkab Kukar mengupayakan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pengajuan pendanaan mencakup enam poros jalan strategis yang direncanakan mulai ditangani pada 2027.
Enam ruas itu meliputi Sebelimbingan–Tuana Tuha, Kota Bangun–Muara Wis, Kota Bangun–Kota Bangun Darat, Jalan M. Yusuf di Sebulu, Salo Cela–Tanjung Limau di Muara Badak, serta akses menuju kawasan Santan Ulu dan Santan Ilir di Kecamatan Marangkayu.
Peningkatan jalan Kota Bangun–Kota Bangun Darat juga diproyeksikan mendukung konektivitas menuju ibu kota kecamatan baru. Sementara itu, jalur Sebelimbingan yang melintasi Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, hingga Kota Bangun menuju ibu kota kabupaten akan ditingkatkan secara bertahap.
Aulia mengakui, kebutuhan anggaran untuk membuat seluruh ruas jalan di Kukar dalam kondisi mantap mencapai sekitar Rp8 triliun. Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah harus mengatur tahapan pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Memang, untuk membuat seluruh jalan di Kukar dalam kondisi mantap membutuhkan pembiayaan sekitar Rp8 triliun. Ini bukan angka yang sedikit. Namun, kami tidak berkecil hati. Setiap tahun, penyelesaiannya tetap kita cicil,” jelasnya.
Selain meningkatkan jalan, Pemkab Kukar menyiapkan penanganan terhadap 10 titik longsor di sejumlah wilayah. Langkah ini ditujukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan memastikan akses transportasi masyarakat tetap berfungsi.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menambahkan bahwa penyelesaian akses jalan Anggana hingga Muara Badak juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Ruas tersebut ditargetkan rampung pada 2027, bersamaan dengan peningkatan jalan lingkungan serta akses penghubung antardesa dan antarkelurahan.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Karena itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan sumber pendanaan lain selain Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kita tidak bisa hanya berpangku tangan pada DBH. Masih ada potensi pendanaan lain dari pemerintah pusat yang akan kita upayakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di kabupaten kita,” tandasnya. (dhn/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.



