KaltimSamarinda

Polemik SPMB Samarinda Berulang, DPRD Soroti Domisili hingga Ketimpangan Peminat Sekolah

Foto bersama usai acara

Editorialkaltim.com – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Samarinda masih menyisakan pekerjaan rumah. DPRD Samarinda menilai persoalan yang terus berulang menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap standar pelayanan pendidikan, mulai sistem penerimaan hingga administrasi sekolah.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Anhar mengatakan, persoalan penerimaan murid baru hampir selalu muncul setiap tahun dan menjadi salah satu keluhan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD.

“Masalah penerimaan murid masih berulang setiap tahun, sehingga sistem pelayanan perlu dievaluasi agar masyarakat mendapat kepastian serta informasi yang jelas,” ujar Anhar, Selasa (17/11/2026).

Catatan pelaksanaan SPMB 2026 memperlihatkan persoalan cukup kompleks. Pemkot Samarinda menerima 36 aduan terkait penerimaan jenjang SMP. Sebanyak 33 laporan atau sekitar 91,67 persen berkaitan dengan jalur domisili, sedangkan sisanya menyangkut jalur afirmasi dan prestasi.

Baca  Polres PPU Gandeng Kelompok Tani, Genjot Ketahanan Pangan

Hasil penelusuran Inspektorat Samarinda terhadap 36 aduan tersebut tidak menemukan pelanggaran dalam proses penerimaan. Sebagian persoalan berkaitan dengan jarak tempat tinggal calon murid ke sekolah tujuan serta pergeseran peringkat selama tahapan seleksi berlangsung.

Di sisi lain, persoalan penerimaan tidak semata berkaitan dengan ketersediaan kursi. Setelah pengumuman SPMB, masih terdapat ratusan kursi yang dapat dioptimalkan di sejumlah SMP negeri. Kondisi tersebut menunjukkan distribusi peminat antarsekolah belum merata.

Baca  Pentas Tahunan Polnes Angkat Luka Korban Tambang

Pemkot Samarinda sendiri menyiapkan daya tampung SMP negeri sebanyak 10.053 murid melalui 302 rombongan belajar. Sistem penerimaan juga dikembangkan secara mandiri lewat aplikasi milik pemerintah kota.

Anhar sebelumnya turut menyoroti kecenderungan sebagian orang tua memilih sekolah tertentu. Menurutnya, mekanisme penerimaan melalui jalur domisili, afirmasi, prestasi, maupun mutasi tetap harus dipahami masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, Anhar menilai pembenahan layanan tetap diperlukan. Informasi mengenai persyaratan, prosedur, hingga tahapan penerimaan harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami masyarakat.

“Forum konsultasi harus menghasilkan perbaikan nyata, sehingga masyarakat tidak lagi kebingungan menghadapi prosedur penerimaan maupun mengakses berbagai layanan pendidikan lainnya,” katanya.

Baca  Wakil Ketua DPRD PPU Tekankan Integrasi RPJPD ke RPJMD Untuk Kemajuan Daerah

Sorotan DPRD juga menyasar pelayanan dokumen pendidikan, termasuk legalisasi ijazah dan perpindahan sekolah. Informasi mengenai layanan tersebut dinilai perlu disosialisasikan lebih baik agar masyarakat tidak kesulitan mengaksesnya.

Anhar berharap Forum Konsultasi Publik Disdikbud Samarinda tidak berhenti sebagai agenda administratif. Rekomendasi yang muncul diharapkan menjadi dasar perbaikan agar persoalan pelayanan pendidikan, khususnya SPMB, tidak terus berulang setiap tahun.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button