KaltimKukar

DPRD Kukar Desak Status Lahan Kantor Camat Loa Kulu Dituntaskan, Junadi Minta Dokumen Dibuka

Wakil Ketua II DPRD Kukar Junadi memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kukar

Editorialkaltim.com – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong penuntasan persoalan status lahan pembangunan Kantor Camat Terpadu Loa Kulu. Kejelasan hukum dinilai mendesak agar pembangunan fasilitas pemerintahan tersebut tidak dibayangi sengketa lahan berkepanjangan.

Wakil Ketua II DPRD Kukar Junadi memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kukar, Senin (16/11/2026), di Ruang Rapat Wakil Ketua II DPRD Kukar. Pertemuan berlangsung sekitar pukul 14.30 hingga 15.30 WITA.

RDP menghadirkan perwakilan Bagian Tata Pemerintahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kukar, serta Bagian Hukum Pemkab Kukar untuk menelusuri dasar administrasi dan status hukum tanah yang digunakan bagi pembangunan kantor kecamatan tersebut.

Baca  Kabar Baik untuk Petani, Harga TBS Sawit di Kaltim Melesat

Junadi menilai persoalan lahan harus diselesaikan berdasarkan dokumen resmi dan riwayat penguasaan tanah. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan karena muncul keberatan warga yang mengklaim masih mempunyai hak atas sebagian bidang tanah.

“Kami ingin status lahan ini terang secara hukum dan administrasi agar pembangunan tidak menyisakan sengketa yang merugikan masyarakat nantinya pihak,” ujarnya.

Pembahasan turut menyoroti tanah eks Kayumas yang sebelumnya disebut telah menjadi milik negara berdasarkan surat pemerintah. Namun, perkembangannya memunculkan klaim warga terkait sebagian lahan yang disebut belum tuntas dalam persoalan nilai taksasi.

Baca  Junaidi Disambut Antusias dalam Kunjungan Kerja di Kelurahan Mangkurawang

Kondisi tersebut membuat DPRD meminta dokumen kepemilikan, riwayat tanah, hingga proses penyelesaian sebelumnya diperiksa kembali. Langkah itu dinilai penting agar pemerintah memiliki dasar kuat sebelum mengambil keputusan lanjutan.

“Setiap klaim harus diuji melalui dokumen dan riwayat tanah yang jelas supaya penyelesaiannya tidak berlarut dan menimbulkan persoalan baru lagi,” katanya.

Junadi juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap tahapan sebelum pembangunan dimulai. Pemeriksaan status tanah seharusnya dilakukan secara menyeluruh sehingga penguasaan lahan pemerintah memiliki kepastian administrasi dan hukum.

Baca  TPA Buluminung Diperkirakan Bertahan 1,5 Tahun

DPRD Kukar kemudian menjadwalkan pertemuan lanjutan Senin pekan berikutnya. Rapat tersebut direncanakan melibatkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum, Pelaksana Tugas Camat Loa Kulu, serta Kepala Desa Ponoragan.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button