KaltimKukar

Lukman Dorong Raperda Kukar Beri Kepastian Hukum, Partisipasi Publik Jadi Kunci

Sekretaris DPRD Kukar Lukman

Editorialkaltim.com – Penyusunan peraturan daerah di Kutai Kartanegara (Kukar) diarahkan semakin terbuka dengan memberi ruang bagi masyarakat ikut menguji rancangan sebelum ditetapkan menjadi aturan yang mengikat.

Sekretaris DPRD Kukar Lukman mengatakan Forum Konsultasi Publik menjadi salah satu sarana untuk menghimpun pandangan masyarakat serta pemangku kepentingan dalam proses pembentukan regulasi.

Hal tersebut disampaikan saat Forum Konsultasi Publik terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (16/11/2026), di Gedung Serbaguna DPRD Kukar.

“Forum ini memberi ruang bagi masyarakat menyampaikan pandangan secara langsung maupun tertulis sehingga proses pembentukan regulasi berlangsung terbuka dan partisipatif,” jelasnya.

Baca  DPUPR Kaltim Peringati Hari Tata Ruang dengan Senam Sehat dan Diskusi Publik

Forum tersebut tidak hanya membahas substansi lima Raperda. Kejaksaan Negeri Kukar juga dilibatkan untuk memberikan pandangan terkait penyesuaian ketentuan pidana dalam Perda setelah perubahan hukum pidana nasional.

Keterlibatan unsur kejaksaan dinilai penting agar rumusan sanksi dalam regulasi daerah memiliki dasar yang jelas serta tidak menimbulkan persoalan ketika diterapkan.

Selain kejaksaan, perangkat daerah, pemerintah desa, unsur DPRD, serta pemangku kepentingan terkait mengikuti pembahasan. Masukan lisan maupun tertulis dihimpun sebagai bahan penyempurnaan rancangan.

Lukman menilai konsultasi publik bukan sekadar memenuhi tahapan formal. Proses tersebut perlu menghasilkan aturan yang dapat diterapkan, memiliki kepastian hukum, serta sesuai kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Baca  Bukan Sekadar Tinggi Badan, Puskesmas Loa Bakung Edukasi Warga tentang Bahaya Stunting

“Regulasi yang baik harus memberi kepastian hukum, menjawab kebutuhan daerah, serta mendukung pelayanan publik yang tertib dan berkualitas ke depan,” ujarnya.

Peran Lukman dalam mendukung agenda legislasi berlangsung setelah dirinya resmi menjabat Sekretaris DPRD Kukar secara definitif sejak 6 November 2026. Sebelumnya, ia menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Sekwan sekaligus Kepala Bagian Keuangan DPRD Kukar.

Dengan status definitif tersebut, ruang tugasnya dalam memfasilitasi agenda DPRD kini lebih luas, termasuk dukungan administrasi terhadap proses legislasi, penganggaran, dan kegiatan kelembagaan.

Baca  Warga Loa Bakung Menanti TPU Baru, DPRD Samarinda Tekankan Pentingnya Regulasi

Lukman berharap pembahasan lima Raperda mampu menghasilkan produk hukum yang responsif serta memberikan kepastian bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak yang menjalankan aturan.

Hasil konsultasi selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan masing-masing rancangan sebelum proses legislasi bergerak menuju tahapan berikutnya. (ndi).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button