Editorialkaltim.com – Dukungan pembiayaan program Keluarga Berencana (KB) di Samarinda menjadi perhatian DPRD. Pasalnya, dana pemerintah pusat untuk mendukung kegiatan tersebut belum seluruhnya terealisasi, sementara pemerintah daerah harus menjalankan pelayanan di tengah keterbatasan anggaran.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengungkapkan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Samarinda mengelola anggaran sekitar Rp10 miliar untuk berbagai kegiatan.
Ia menjelaskan sumber pembiayaan utama layanan KB gratis berasal dari pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Layanan KB gratis merupakan program pemerintah pusat melalui BKKBN, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat setempat,” jelasnya, Selasa (6/10/2026).
Menurut Sri Puji, Dinas P2KB menjalankan fungsi pelayanan sekaligus memastikan ketersediaan alat kontrasepsi bagi masyarakat. Karena itu, dukungan pendanaan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian.
Belum terealisasinya seluruh bantuan dana pusat juga menjadi catatan dalam pelaksanaan program. Sri Puji menilai koordinasi pembiayaan diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana.
Selain mengandalkan dukungan pemerintah pusat, DPRD Samarinda membuka peluang penguatan program melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan.
Namun, Sri Puji mengingatkan pengalokasian anggaran harus memperhatikan kondisi keuangan daerah. Pemerintah masih memiliki sejumlah kebutuhan pembangunan yang memerlukan pembiayaan.
“DPRD bisa memperjuangkan tambahan dukungan program KB melalui pokok pikiran, tetapi alokasinya tetap harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang tersedia,” katanya.
Ia mencontohkan kebutuhan perbaikan sekolah serta pembangunan sektor lainnya yang juga harus masuk dalam pertimbangan penyusunan anggaran.
Dengan banyaknya kebutuhan tersebut, Sri Puji menilai penentuan prioritas menjadi hal penting agar penggunaan anggaran tetap terarah.
Di sisi pelayanan, ia meminta Dinas P2KB memperluas jangkauan program melalui fasilitas kesehatan yang telah tersedia. Puskesmas dan posyandu dapat dimanfaatkan untuk mendekatkan akses layanan kepada warga.
“Puskesmas dan posyandu perlu dimaksimalkan sebagai jalur pelayanan agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi serta memanfaatkan fasilitas KB yang tersedia,” ujarnya.
Sri Puji berharap sinergi pembiayaan pemerintah pusat dan daerah mampu menjaga keberlanjutan pelayanan KB di Samarinda. Dengan pengelolaan anggaran yang sesuai kebutuhan, program tersebut diharapkan tetap dapat menjangkau masyarakat secara luas.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
