Editorialkaltim.com – Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti tingginya titik panas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah daerah diminta memperkuat pencegahan dengan melibatkan perusahaan pemegang konsesi.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin mengatakan upaya pencegahan tidak cukup sebatas imbauan kepada masyarakat. Perusahaan pemegang konsesi juga perlu terlibat aktif menjaga wilayahnya dari aktivitas pembakaran.
“Harapan saya pemerintah daerah melakukan upaya, masih imbauan kepada masyarakat desa maupun perusahaan sendiri yang punya tanggung jawab konsesi itu memang harus betul-betul fight untuk jangan sampai melakukan pembakaran, termasuk beberapa daerah di sekitarnya,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Senin (5/10/2026).
Salehuddin menilai aktivitas pembakaran lahan masih menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) maupun konsesi dinilai memiliki tanggung jawab menjaga area yang dikelola sekaligus lingkungan di sekitarnya.
“Artinya tanggung jawab penanggung jawab HGU misalnya yang punya konsesi itu memang punya tanggung jawab untuk bagaimana mengamankan daerah sekitarnya, daerahnya maupun daerah sekitarnya. Jangan sampai ada proses pembakaran itu,” tegasnya.
Menurut Salehuddin, penanganan karhutla juga tidak bisa dibebankan kepada satu instansi. Pencegahan membutuhkan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah sebagai penggerak utama.
Kepala daerah, lanjut dia, memiliki peran penting dalam memastikan seluruh perangkat pemerintahan bergerak melakukan pencegahan dan pengawasan hingga tingkat terbawah.
“Permasalahan ini lintas sektoral. Komandonya memang dari pemerintah daerah, kepala daerah. Kemudian mengaktivasi semua level struktur pemerintahan sampai ke bawah-bawah,” katanya.
Salehuddin mengungkapkan masih menerima informasi mengenai aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat sekitar 170 titik panas di wilayah Kukar.
“Karena sampai saat ini yang kita dapatkan informasinya memang masyarakat melakukan pembakaran itu. Saya enggak tahu pertimbangannya apakah sudah ada hujan atau segala macam sehingga permisif untuk melakukan pembakaran,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah daerah memperkuat koordinasi bersama perusahaan, masyarakat, dan perangkat pemerintahan di tingkat bawah. Langkah pencegahan dinilai penting agar keberadaan titik panas tidak berkembang menjadi karhutla yang lebih luas. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
