Editorialkaltim.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri meminta pejabat administrator, pengawas, dan fungsional yang baru dilantik tidak bekerja pasif. Mereka diminta aktif mencari solusi untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Aulia menekankan pentingnya inisiatif dalam menjalankan program pemerintahan, terutama untuk mendukung visi Kukar Idaman Terbaik 2025–2030.
Pesan itu disampaikan Aulia saat memberikan arahan kepada pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, Jumat (2/10/2026).
Menurut Aulia, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tanggung jawab menjalankan 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Pejabat juga bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan minimal serta menjalankan berbagai program wajib.
“Kondisi hari ini menuntut kita untuk tidak berpikir biasa-biasa saja. Inisiatif dari Bapak, Ibu sekalian sangatlah penting untuk kita mencapai target kerja dan kinerja sesuai dengan target capaian yang sudah kita tetapkan,” ujar Aulia.
Ia meminta pejabat tidak menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai satu-satunya sumber pembiayaan program. Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki ruang membangun kerja sama dengan pihak ketiga maupun kelompok masyarakat.
“Saya berharap Bapak, Ibu sekalian tidak menjadi pejabat yang pasif. Saya berharap bisa berpikir aktif, mencari solusi di setiap permasalahan, tidak semata-mata membebankan kepada APBD,” tegasnya.
Aulia juga meminta pejabat segera bekerja dan tidak terlalu lama berkutat dengan kegiatan seremonial setelah pelantikan. Pemkab Kukar saat ini menghadapi dua agenda besar, yakni menuntaskan target kerja 2026 sekaligus menyiapkan perencanaan program 2027.
Ia menegaskan Pemkab Kukar membutuhkan kerja kolektif antara pimpinan dan jajaran, bukan figur yang bekerja sendiri.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak membutuhkan seorang superhero. Kita membutuhkan supertim yang kuat,” ujarnya.
Aulia turut mengingatkan pejabat administrator agar menjalankan perannya sebagai eksekutor kebijakan. Posisi tersebut memiliki tanggung jawab administratif, termasuk menjalankan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Kalau Bapak, Ibu buntu, PA tidak mungkin bisa melakukan apa-apa. Bertanyalah kepada orang yang paham. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani atau keilmuan, berikan jawaban dalam bentuk telaahan staf,” katanya.
Ia berharap pejabat yang baru menempati posisi masing-masing mampu menjadi akselerator, bukan penghambat pelaksanaan program Kukar Idaman Terbaik. Pimpinan OPD juga diminta segera menyamakan persepsi dan memberikan arahan yang jelas kepada jajarannya.
“Anak buah itu tidak pernah salah. Kalaupun ada kesalahan, itu salah bagaimana cara kita memimpinnya. Oleh karena itu, pimpinlah unit kerja dengan baik, arahkan dengan baik, dan jadilah supertim yang kuat,” pungkasnya. (dhn/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
