Editorialkaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai mengoptimalkan sektor maritim sebagai sumber baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah yang ditempuh melalui pengembangan layanan pemanduan dan penundaan kapal.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim Yusliando mengatakan, Pemprov Kaltim telah menjalin kerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) melalui perusahaan daerah PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KMBS).
Kerja sama tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan sektor maritim, terutama di tengah tren penurunan pendapatan daerah.
“Pemerintah Provinsi telah bekerja sama dengan Pelindo melalui PT KMBS untuk meningkatkan PAD di sektor maritim. Pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami penurunan, sehingga saat ini kita menyasar sektor maritim melalui pemanduan dan penundaan,” ujarnya, Kamis (2/10/2026).
Selain memperkuat kerja sama tersebut, Pemprov Kaltim berupaya mendapatkan konsesi atau pelimpahan kewenangan pengelolaan layanan kepelabuhanan dari Kementerian Perhubungan.
Pemprov juga mendorong PT KMBS berkembang menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Dengan status tersebut, perusahaan daerah itu nantinya diharapkan mampu mengelola layanan pemanduan dan penundaan kapal secara mandiri.
“Diharapkan nantinya tidak lagi hanya bekerja sama dengan Pelindo, tetapi menjadi BUP yang dapat mengelola secara mandiri layanan pemanduan dan penundaan kapal,” jelasnya.
Yusliando menambahkan, Pemprov Kaltim juga merencanakan pembangunan dermaga tambahan di sejumlah titik. Namun, rencana itu belum dapat direalisasikan tahun ini karena masih menunggu pemenuhan sejumlah persyaratan administrasi.
Salah satu proses yang ditempuh ialah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk memperoleh kewenangan pengelolaan dermaga atau pelabuhan di Maloy, Kabupaten Kutai Timur.
Menurut Yusliando, Gubernur Kaltim telah mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan terkait rencana pengelolaan fasilitas kepelabuhanan tersebut.
“Kemarin Pak Gubernur sudah bersurat kepada Menteri Perhubungan untuk mengelola dermaga atau pelabuhan di Maloy,” ungkapnya.
Pemprov Kaltim berharap penguatan pengelolaan kepelabuhanan dapat membuka sumber pendapatan baru bagi daerah. Pengembangan layanan pemanduan, penundaan kapal, serta infrastruktur pendukung juga diarahkan untuk memaksimalkan potensi ekonomi maritim Kaltim.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas sumber PAD agar tidak hanya bertumpu pada sektor-sektor pendapatan yang selama ini menjadi andalan daerah. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
