KaltimNasionalSamarinda

DPD RI Dorong Posko Terpadu untuk Tekan Karhutla Kaltim

Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br Sitepu (Foto: Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com – Komite II DPD RI mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur dilakukan secara terpadu. Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br Sitepu menyepakati pembentukan posko perlindungan yang dilengkapi pendataan titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah rawan kebakaran.

Badikenita mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil rapat bersama sejumlah kepala daerah dan lembaga terkait di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/9/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Lingkungan Hidup.

Baca  Pasangan Anies-Ahok di Pilkada DKI 2024 Dinilai Berat, Ini Analisis Pengamat

“Kita membuat kesimpulan dan rekomendasi agar membuat posko perlindungan dengan pendataan hotspot yang benar,” ujarnya.

Ia menyebut salah satu rekomendasi utama ialah pembentukan posko perlindungan yang didukung pendataan titik panas secara akurat. Pemerintah juga perlu memiliki data jelas mengenai luas kawasan hutan dan gambut yang telah ditangani maupun masih membutuhkan penanganan.

“Luas lahan hutan gambut berapa sebenarnya yang sudah ditangani dan berapa yang dibutuhkan,” ujarnya.

Baca  Siap-Siap Gaji ASN, Guru, TNI/Polri hingga Pejabat Bakal Naik

Badikenita menilai persoalan karhutla tidak dapat ditangani satu lembaga saja. Karena itu, diperlukan pembagian peran dan kolaborasi lintas kementerian serta lembaga agar penanganan berjalan terpadu.

“Ini lembaga kementerian mana saja yang harus berkolaborasi, karena ini bukan hanya bencana yang baru kali ini terjadi. Ini sudah berulang dan sudah harus terintegrasi penanganannya,” tegasnya.

Ia menekankan penanganan karhutla di Kaltim perlu dilakukan secara cepat dan terarah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada respons saat kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat pencegahan, pemantauan, pendataan, serta koordinasi antarlembaga.

Baca  DPRD Bontang Pastikan Aset Jargas Milik Daerah Memiliki Kepastian Hukum

Keberadaan posko dan pendataan yang lebih akurat diharapkan dapat menekan risiko karhutla. Data tersebut juga dapat menjadi dasar menentukan langkah penanganan serta kebutuhan sumber daya di lapangan. (adr/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button