KaltimPenajam Paser Utara

DP3AP2KB PPU Dorong Perusahaan Penuhi Hak Anak

Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten PPU, Jansje Grace Makisurat saat diwawancarai usai kegiatan (Foto: Editorialkaltim/Cinta)

Editorialkaltim.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong perusahaan ikut memenuhi hak anak melalui Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI).

Saat ini, sebanyak 16 perusahaan telah bergabung dalam APSAI PPU. Jumlah tersebut diharapkan terus bertambah agar program pemenuhan hak anak semakin luas di lingkungan perusahaan.

Kepala DP3AP2KB Kabupaten PPU Jansje Grace Makisurat mengatakan pihaknya akan mendampingi APSAI dalam menyusun program dan regulasi terkait pemenuhan hak anak.

“Kita tentu akan mendampingi setiap penyusunan program dan regulasi yang akan dibuat teman-teman APSAI. Ini baru 16 perusahaan, harapannya semakin banyak yang bergabung,” ujarnya usai pengukuhan, Senin (14/9/2026).

Baca  GEMAR 2025 Inspirasi Masyarakat Menutup Aurat dan Sambut Ramadan

Ia menyebut perusahaan yang bergabung saat ini masih didominasi sektor perbankan. Selanjutnya, APSAI bersama DP3AP2KB akan membahas fokus dan prioritas program yang akan dijalankan.

“Teman-teman APSAI bersama kami akan menggodok fokusnya di mana pada tahap awal dan selanjutnya bagaimana. Nanti bersama-sama kita menetapkan prioritas dan program lanjutannya,” ujarnya.

Jansje menjelaskan pemenuhan hak anak di lingkungan perusahaan dapat dilakukan melalui penyediaan fasilitas ramah anak, seperti tempat penitipan dan area bermain anak.

“Untuk perkantoran dan perusahaan, kita akan konsen pada tempat bermain anak, tempat penitipan anak, dan yang jelas tidak ada pekerja anak di perusahaan itu,” jelasnya.

Baca  ASN Kaltim Dilatih Susun Rencana Strategis, Antisipasi Dinamika Pasca Pilkada 2024

Menurutnya, pembentukan APSAI tidak dapat menunggu seluruh perusahaan bergabung, termasuk perusahaan sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Pasalnya, penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Kita sebenarnya terdesak waktu dan penilaian Kabupaten Layak Anak. Jadi, tidak bisa menunggu semua mendaftar baru melakukan pembentukan pengurus dan pelantikan. Tim verifikasi penilaian Kabupaten Layak Anak dijadwalkan turun akhir September 2026,” jelasnya.

Untuk memperluas keterlibatan dunia usaha, Ketua APSAI PPU Abdul Rasyid yang juga menjabat Ketua Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) akan menggandeng perusahaan lain agar terlibat dalam program tersebut.

Baca  Makmur Marbun Dorong Peningkatan Teknologi Irigasi untuk Lahan Pertanian di PPU

“Ketua APSAI, Direktur Perumda AMDT Abdul Rasyid, yang akan menggandeng perusahaan karena kebetulan juga menjabat sebagai Ketua TJSL,” jelasnya.

Langkah tersebut diharapkan memperkuat keterlibatan dunia usaha dalam memenuhi hak anak sekaligus mendukung PPU meningkatkan capaian indikator Kabupaten Layak Anak. (ta/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button