Editorialkaltim.com – Pemerintah Kota Bontang memastikan dukungan pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan tetap berlanjut tahun depan.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, kebijakan tersebut menjadi langkah pemerintah untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh akses layanan kesehatan.
Menurutnya, skema tersebut turut didukung status Bontang yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Dengan status tersebut, kepesertaan BPJS Kesehatan warga yang nonaktif maupun menunggak dapat diaktifkan kembali melalui dukungan perusahaan.
“Kalau kita tidak antisipasi, kasihan masyarakat yang sakit,” ujarnya, Selasa (8/9/2026).
Ia menjelaskan, pembiayaan peserta yang ditanggung perusahaan tidak masuk dalam batang tubuh APBD Kota Bontang. Perusahaan membayar iuran langsung kepada BPJS Kesehatan, sedangkan pemerintah memfasilitasi mekanismenya.
Neni menyebut hampir 15 ribu warga perlu mendapat perhatian melalui skema tersebut. Penentuan penerima dan porsi pembiayaan akan dibahas serta disesuaikan dalam rapat bersama.
“Pokoknya yang sudah diputuskan itu akan disambung tahun depan,” katanya.
Pemkot Bontang menilai keberlanjutan program tersebut penting untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan, khususnya warga yang kepesertaannya berpotensi terhenti.
“Harapannya, tidak ada masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan hanya karena persoalan kepesertaan,” tutupnya. (lia/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
