KaltimSamarinda

Penjualan BBM Eceran Jadi Dilema Pemerintah

Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud (Foto: Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com – Penjualan bahan bakar minyak (BBM) secara eceran masih menjadi dilema bagi pemerintah. Keberadaan pengecer dibutuhkan masyarakat, terutama di wilayah terpencil, tetapi di sisi lain berpotensi memengaruhi distribusi BBM yang pasokannya terbatas.

Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menilai persoalan penjualan BBM eceran tidak mudah diselesaikan. Sebab, aktivitas tersebut juga menjadi sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat.

“Agak susah juga karena masyarakat melakukan itu untuk mencari pemasukan. Meskipun belum ada regulasi, penerapan aturan yang melarang hal tersebut juga belum dilakukan secara masif,” ujar Hasanuddin, Kamis (9/7/2026).

Baca  Wakil Ketua DPRD Kaltim Tinjau Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Tanjung Isuy

Hasanuddin mengatakan keberadaan pengecer BBM masih dibutuhkan, khususnya di daerah terpencil yang belum memiliki akses mudah ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah bersama Pertamina untuk memperluas jangkauan distribusi BBM hingga ke pelosok daerah.

“Apalagi di daerah-daerah terpencil, masyarakat sangat terbantu. Seharusnya pemerintah bersama Pertamina bisa memperluas distribusi BBM hingga ke daerah-daerah pelosok,” katanya.

Baca  DOB di Kutim Dinilai Dorong Pemerataan Pembangunan dan Ekonomi

Ia menyebut keberadaan pengecer BBM memiliki dua sisi yang sama-sama perlu dipertimbangkan. Selain membantu masyarakat mendapatkan BBM, aktivitas tersebut menjadi sumber pendapatan bagi warga.

Namun, di sisi lain, penjualan BBM secara eceran juga berpotensi memengaruhi distribusi di tengah keterbatasan pasokan.

“Sebenarnya penjual eceran membantu juga. Ini ibarat dua mata uang. Ini dilema karena masyarakat pengen pendapatan dan Pertamina sendiri kekurangan,” jelasnya.

Baca  Komisi A DPRD Bontang Minta Puskesmas BS II Siapkan Layanan IGD 24 Jam

DPRD Kaltim, lanjut Hasanuddin, masih mencari formulasi kebijakan yang tepat untuk menyikapi persoalan tersebut. Kebijakan yang diambil diharapkan tetap mengakomodasi kepentingan masyarakat tanpa mengganggu distribusi dan ketersediaan BBM di daerah.

“Kita masih mencari kebijakan,” imbuhnya. (adr/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button