Editorialkaltim.com – Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Timur (Kaltim) menuai sorotan. PW KAMMI Kaltimtara mempertanyakan penjelasan pemerintah daerah dan PT PLN (Persero) terkait kerusakan PLTU Handil dan PLTU Tanjung Batu yang disebut menjadi penyebab terganggunya pasokan listrik.
KAMMI menilai penjelasan tersebut belum menjawab secara utuh keresahan masyarakat. Pemerintah dan PLN didesak membuka kondisi sistem ketenagalistrikan secara transparan, termasuk penyebab gangguan hingga langkah konkret untuk mencegah pemadaman serupa terulang.
Sorotan juga muncul lantaran gangguan listrik terjadi dalam periode berdekatan di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi itu dinilai perlu ditelaah untuk memastikan apakah pemadaman di Kaltim hanya dipicu gangguan dua pembangkit atau berkaitan dengan persoalan lebih luas dalam sistem kelistrikan nasional.
PW KAMMI Kaltimtara menilai pemadaman yang terus berulang tidak lagi bisa dianggap sebagai gangguan operasional biasa. Krisis listrik tersebut dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola energi dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat.
Kondisi itu disebut menjadi ironi bagi Kaltim. Sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia sekaligus wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim selama ini menjadi salah satu penopang kebutuhan energi nasional.
Namun, masyarakat di daerah penghasil energi justru masih harus menghadapi pemadaman bergilir. Gangguan pasokan listrik berdampak terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, hingga kegiatan sehari-hari masyarakat.
KAMMI menilai kekayaan sumber daya energi Kaltim semestinya berbanding lurus dengan keandalan pelayanan listrik yang diterima masyarakat. Kondisi saat ini dinilai menunjukkan pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan daerah penghasil.
Pemadaman listrik juga disebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Selain menghambat aktivitas, listrik padam berpotensi merusak bahan makanan yang disimpan dalam lemari pendingin hingga peralatan elektronik akibat fluktuasi tegangan ketika aliran listrik kembali menyala.
Atas kondisi tersebut, PW KAMMI Kaltimtara mendesak Pemprov Kaltim dan PLN memberikan penjelasan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan mengenai penyebab pemadaman bergilir.
PLN juga diminta segera mempercepat pemulihan sistem kelistrikan dan memastikan gangguan berkepanjangan tidak kembali terjadi.
Selain itu, KAMMI mendesak pemerintah mengevaluasi tata kelola ketenagalistrikan nasional. Daerah penghasil energi, termasuk Kaltim, diminta mendapat prioritas dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.
PW KAMMI Kaltimtara menegaskan masyarakat Kaltim berhak mendapatkan pasokan listrik yang andal. Negara diminta memastikan daerah penghasil energi tidak terus menanggung dampak kebijakan pembangunan yang dinilai belum berkeadilan. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
