KaltimSamarinda

Belanja Rutin Pertanian Samarinda Dinilai Masih Mendominasi

Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Foto: Istimewa)

Editorialkaltim.com – Komisi II DPRD Kota Samarinda mengkritisi penyusunan skala prioritas program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapang Tani) yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Sorotan tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat mengenai Laporan Realisasi Kegiatan dan Keuangan Triwulan II sekaligus pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 di DPRD Samarinda, Rabu (24/6/2026).

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan program tahun 2026 dengan rencana kegiatan yang disusun untuk tahun berikutnya.

Baca  DPRD Samarinda Gandeng UINSI Susun Aturan Produk Halal dan Higienis

Menurutnya, sejumlah program yang memperoleh status prioritas justru lebih banyak diarahkan untuk memenuhi indikator kinerja kepala daerah dibanding menjawab kebutuhan masyarakat di sektor pangan dan pertanian.

“Program yang dianggap sangat prioritas ternyata yang mendukung indikator kinerja wali kota. Sementara yang menyentuh masyarakat justru dianggap biasa,” katanya.

Selain persoalan prioritas, DPRD juga menilai komposisi penggunaan anggaran masih didominasi belanja rutin. Dari total anggaran Rp25,69 miliar, sekitar 45 hingga 50 persen masih terserap untuk belanja penunjang, operasional, dan gaji pegawai.

Baca  DPRD Samarinda Desak Pemkot Permudah Perizinan Relokasi Warga Korban Longsor

“Secara angka memang bagus, tapi komposisinya 45 sampai 50 persen itu masih untuk belanja rutin, penunjang, dan gaji. Sementara program teknis pangan dan pertanian baru sekitar 25 persen,” ujarnya.

Iswandi menegaskan, orientasi pembangunan seharusnya lebih diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan kesejahteraan masyarakat.

Baca  Neni Moerniaeni Ajak Guru PAUD Warisi Semangat Kartini dan Ki Hajar

Komisi II DPRD Samarinda berharap evaluasi terhadap penyusunan RKA 2027 dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga alokasi anggaran tidak hanya memenuhi target administrasi, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan. (sal/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button