Editorialkaltim.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bontang menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 yang berhasil melampaui target. Realisasi tersebut dinilai menjadi indikator positif dalam pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun lalu.
Pandangan itu disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD Bontang, Rustam, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Bontang, Rabu (17/6/2026).
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD 2025, PAD ditargetkan sebesar Rp384 miliar dan terealisasi mencapai lebih dari Rp400 miliar atau sekitar 104 persen. Menurut Rustam, capaian tersebut menunjukkan potensi penerimaan daerah masih dapat terus dioptimalkan.
“Realisasi ini menunjukkan upaya peningkatan pendapatan daerah berjalan cukup efektif. Ke depan tentu perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat,” ujarnya.
Menurut dia, capaian PAD yang melampaui target menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, penguatan sektor-sektor penyumbang pendapatan daerah perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.
Selain PAD, Fraksi Golkar juga mencermati realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan yang mencapai Rp2,84 triliun atau 98,49 persen dari target Rp2,89 triliun. Adapun pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp2,42 triliun atau 97,77 persen dari target yang telah ditetapkan.
Di sisi belanja, realisasi anggaran mencapai Rp2,95 triliun atau sekitar 93,01 persen dari total anggaran Rp3,17 triliun. Belanja operasi maupun belanja modal juga tercatat terealisasi di atas 93 persen.
Rustam menilai capaian tersebut menunjukkan pengelolaan APBD berjalan cukup baik. Terlebih, Pemerintah Kota Bontang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Predikat WTP yang kembali diraih menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan daerah telah dijalankan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan,” katanya.
Fraksi Golkar turut menyoroti capaian pembangunan daerah, khususnya dalam pengendalian angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Menurut Rustam, indikator tersebut menunjukkan hasil pembangunan mulai dirasakan masyarakat.
“Kami berharap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan warga Kota Bontang,” tuturnya.
Di akhir pandangan umum fraksi, Golkar mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas program pembangunan pada tahun-tahun mendatang. (lia/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
