Editorialkaltim.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda dinilai masih belum merata. Sejumlah sekolah disebut belum merasakan manfaat program yang digagas pemerintah pusat tersebut karena kesiapan pelaksanaannya masih bertahap.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan pelaksanaan MBG tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, kesiapan teknis di lapangan menjadi faktor utama agar program dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru.
“MBG ini kan terkait dengan data dan kesiapan daerah. Apakah satu daerah misalnya satu orang pengelola MBG ini benar-benar bisa, jangan sampai kita bikin MBG di satu sekolah misalnya dengan 3.000 anak sasaran lalu pengelolaannya itu enggak siap,” ujar Sri, Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan, kesiapan yang dimaksud tidak hanya menyangkut jumlah penerima manfaat, tetapi juga sarana pendukung, sumber daya manusia (SDM), hingga aspek perizinan. Menurutnya, seluruh komponen tersebut harus dipastikan siap sebelum cakupan program diperluas.
“Pengelolaannya itu enggak siap, bangunannya seperti apa, SDM-nya seperti apa dan lain sebagainya. Saya kira kendalanya di situ,” katanya.
Sri menilai ketimpangan pelaksanaan MBG di sejumlah sekolah bukan semata-mata disebabkan pemerintah daerah. Sebab, skema program, pendanaan, hingga mekanisme pelaksanaannya masih berada di bawah kendali pemerintah pusat.
Karena itu, DPRD Samarinda kerap menerima pertanyaan dari pihak sekolah yang belum memperoleh program tersebut. Namun, pemerintah daerah hanya berperan sebagai penerima manfaat dan pendukung pelaksanaan di lapangan.
“Banyak juga yang kenapa sekolah saya belum mendapatkan MBG, tetapi ya bagaimana, karena dana pusat. Kita hanya menerima manfaat,” tegasnya.
Selain pemerataan program, Sri juga menyoroti rencana pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, skema tersebut masih perlu dievaluasi agar manfaat ekonomi yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
DPRD Samarinda mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah. Langkah itu dinilai penting agar pelaksanaan MBG ke depan berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan mampu menjangkau seluruh siswa di Kota Tepian secara bertahap.
Dengan pengelolaan yang matang dan dukungan berbagai pihak, program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi siswa, tetapi juga memberi dampak positif bagi sektor ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dalam rantai penyediaan kebutuhan program tersebut. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
