Utang RI Nyaris Rp 10.000 Triliun, Menkeu: Harusnya Kita Dipuji

Editorialkaltim.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons sorotan terkait posisi utang pemerintah Indonesia yang hampir menembus Rp 10.000 triliun. Hingga akhir Maret 2026, total utang negara tercatat mencapai Rp 9.920,42 triliun atau naik Rp 282,52 triliun dibanding akhir Desember 2025 senilai Rp 9.637,90 triliun.

Dalam media briefing, Senin (12/5/2026), di Jakarta Pusat, Purbaya menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih aman. Ia menyebut rasio utang Indonesia hanya 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah batas maksimal Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen.

“Kalau dibanding negara lain, posisi utang Indonesia masih rendah. Pemerintah menjaga fiskal secara hati-hati agar ekonomi nasional tetap stabil,” katanya seperti dikutip dari detik.

Purbaya bahkan membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara lain di kawasan Asia hingga negara maju. Menurutnya, Singapura, Malaysia, Thailand, Amerika Serikat, hingga Jepang memiliki rasio utang jauh lebih tinggi dibanding Indonesia.

“Indonesia termasuk negara paling hati-hati mengelola utang. Negara sekitar saja rasionya lebih tinggi dibanding kondisi Indonesia saat ini,” ujarnya.

Ia juga menyayangkan masih banyak pihak yang terus memandang negatif kondisi utang pemerintah. Menurutnya, pengelolaan fiskal Indonesia justru layak diapresiasi karena mampu menjaga keseimbangan pembiayaan negara.

“Kalau melihat perbandingan itu, seharusnya pemerintah diapresiasi karena pengelolaan utang tetap terkendali hingga sekarang,” imbuhnya.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan mayoritas utang pemerintah berasal dari Surat Berharga Negara (SBN). Hingga akhir Maret 2026, nilai SBN mencapai Rp 8.652,89 triliun atau setara 87,22 persen dari total utang negara.

Sementara itu, utang berbentuk pinjaman tercatat senilai Rp 1.267,52 triliun atau sekitar 12,78 persen dari total keseluruhan utang pemerintah.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyebut dominasi instrumen SBN dilakukan demi menjaga fleksibilitas pembiayaan sekaligus memperkuat ketahanan fiskal nasional.

“Komposisi utang pemerintah masih didominasi instrumen SBN sehingga pembiayaan negara tetap fleksibel dan terukur dalam jangka panjang,” tulis DJPPR dalam laporannya.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.