Editorialkaltim.com – Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur dilaporkan mulai melirik skema pinjaman ke Bankaltimtara. Ketertarikan itu terungkap dalam pertemuan antara DPRD Kaltim dan pihak Bankaltimtara di Kantor DPRD Kaltim, Senin (13/4/2026).
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis mengatakan, informasi yang diterimanya menyebutkan ada beberapa daerah yang tengah bersiap mengajukan pinjaman. Ia pun meminta agar seluruh proses administrasi dan prosedur dapat dipersiapkan lebih awal agar tidak menimbulkan kendala di kemudian hari.
“Informasinya ada beberapa pemerintah kabupaten kota yang juga akan melakukan peminjaman ke Bankkaltim Jadi kami minta untuk proses-prosedurnya disiapkan lebih matang lagi jauh-jauh hari sebelumnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, praktik pinjaman daerah ke bank milik pemerintah bukanlah hal baru. Menurutnya, sejumlah daerah di Indonesia juga telah lebih dulu memanfaatkan skema tersebut untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
“Banyak kok wilayah kabupaten/kota lain juga meminjam ke bank daerah. Nanti pinjamannya disepakati bersama DPRD dan diparipurnakan,” paparnya.
Ananda menegaskan, setiap pengajuan pinjaman daerah wajib melalui mekanisme yang jelas. Prosesnya dimulai dari kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD, kemudian dilanjutkan dengan pengesahan melalui rapat paripurna sebagai bentuk persetujuan resmi.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa Bankaltimtara sebagai lembaga perbankan tetap menerapkan sistem bunga sebagaimana bank pada umumnya. Meski berstatus sebagai perusahaan daerah, prinsip bisnis tetap menjadi dasar operasional.
“Namanya juga bank, pemasukan utamanya dari kredit,” katanya.
Isu pinjaman daerah ini semakin menjadi sorotan publik setelah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperoleh fasilitas kredit senilai Rp820 miliar dari Bankaltimtara. Nilai tersebut dinilai cukup besar sehingga memicu perhatian terhadap skema pembiayaan daerah melalui perbankan.
DPRD Kaltim pun memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap setiap proses pengajuan hingga realisasi pinjaman. Langkah ini dilakukan agar seluruh kebijakan pembiayaan tetap berjalan sesuai regulasi serta mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
