Editorialkaltim.com – Pengadaan mobil operasional Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) di Jakarta senilai Rp 8,5 miliar menuai sorotan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi anggaran tersebut di tengah berbagai kebutuhan pembangunan daerah.
Menanggapi hal itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan pembelian kendaraan tersebut dilakukan untuk menjaga marwah dan kehormatan masyarakat Kaltim, terutama saat menerima tamu di tingkat nasional maupun internasional.
“Tamu Kaltim bukan hanya se-Indonesia tapi se-global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya. Jaga dong marwahnya Kaltim ini, marwahnya masyarakat Kaltim,” ujar Rudy, Senin (23/2/2026).
Rudy menjelaskan, mobil tersebut tidak semata digunakan untuk kepentingan pribadi gubernur. Kendaraan itu ditempatkan di Jakarta guna menunjang agenda pemerintahan, termasuk melayani tamu-tamu undangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang memiliki kegiatan di pusat.
“Mobilnya ada di Jakarta karena untuk menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kaltim ini adalah ibu kota Nusantara, miniature Indonesia,” jelasnya.
Terkait spesifikasi dan harga, Rudy memastikan pengadaan kendaraan telah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006. Dalam aturan tersebut, kepala daerah diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas jenis sedan dengan kapasitas mesin maksimal 3.000 cc atau jeep hingga 4.200 cc.
“Yang kami adakan adalah 3.000 cc, sesuai dengan Permendagri,” tegasnya.
Ia juga menanggapi soal nilai anggaran yang mencapai Rp 8,5 miliar. Menurutnya, harga sebanding dengan kualitas dan spesifikasi kendaraan yang dipesan.
“Persoalan harga, ada rupa ada harga, ada mutu ada kualitas ada harganya. Kami tidak mengikuti berapa harganya. Kami memesan sesuai dengan Permendagri. Dan dipakai untuk di Jakarta,” katanya.
Di sisi lain, Rudy mengaku hingga kini dirinya belum menggunakan mobil dinas baru tersebut. Ia menyebut masih memakai kendaraan pribadi untuk aktivitas sehari-hari.
“Sampai hari ini mobil yang kami gunakan adalah mobil pribadi. Mobil kami tidak kami perlihatkan, mobil kami hancur,” ungkapnya.
Pengadaan mobil operasional ini pun masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat, khususnya terkait prioritas penggunaan anggaran daerah.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
