Editorialkaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menjamin kesiapan APBD dalam mendukung proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meski terdapat efisiensi anggaran.
Kepastian ini disampaikan Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa keuangan daerah tetap stabil dan siap mendanai seluruh proses pengangkatan yang direncanakan selesai pada Juni – Oktober 2025 mendatang.
“Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Meskipun ada kebijakan efisiensi dari pusat, APBD kami masih sangat kuat. Estimasi pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk tahun 2025 berada di bawah 30 persen dari total belanja pegawai,” kata Sri Wahyuni Rabu (19/3/2025).
APBD Kaltim tahun 2025, yang disepakati pada akhir 2024, berjumlah Rp 21 triliun.
Meski prediksi efek efisiensi bisa menurunkan anggaran menjadi sekitar Rp 20 triliun, jumlah tersebut masih memadai untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, barang, dan jasa, termasuk hibah dan bantuan sosial. Sekitar Rp 9,54 triliun dari APBD dialokasikan khusus untuk keperluan ini.
“Kami telah melakukan refocusing dan efisiensi dengan cermat sehingga tidak mengganggu alokasi untuk pengangkatan CPNS dan PPPK. Keuangan daerah kita sangat stabil dan siap mendukung proses ini,” jelas Sri Wahyuni.
Pengangkatan CPNS dan PPPK ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik di Kaltim serta memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
“Ini adalah prioritas kami. Kesiapan APBD menunjukkan komitmen kuat kami terhadap pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
