Editorialkaltim.com – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka di tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan akan mengikuti keputusan Pemerintah Pusat apabila wacana tersebut resmi ditetapkan sebagai kebijakan nasional.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyatakan sikap Pemprov Kaltim sejalan dengan arah kebijakan partai politik dan pemerintah pusat. Menurutnya, sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya, dirinya akan mengikuti arahan pimpinan partai dan keputusan nasional yang diambil.
“Kami mengikuti arahan Pemerintah Pusat. Apalagi saya dari Gerindra. Ketua Umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, juga sudah menyampaikan pandangan partai, maka kami akan mengikuti arah tersebut,” ucap Seno, Jumat (9/1/2026).
Ia mengungkapkan, salah satu alasan utama menguatnya wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tingginya ongkos politik yang ditimbulkan dari pelaksanaan pemilihan langsung. Beban anggaran negara dan biaya politik yang harus ditanggung calon kepala daerah dinilai menjadi persoalan serius.
Menurut Seno, kebutuhan anggaran besar tidak hanya dirasakan oleh peserta pemilu, tetapi juga oleh negara melalui lembaga penyelenggara.
“Untuk penyelenggaraan pemilu saja, KPU,Bawaslu, dan perangkat lainnya membutuhkan biaya yang sangat besar. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan oleh para calon. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan yang disampaikan oleh Presiden, Pak Bahlil, dan para Ketua Partai,” katanya.
Di luar isu politik, Seno Aji turut menyinggung rencana pengembangan proyek hilirisasi Danantara di Kalimantan Timur. Salah satu kawasan yang masuk dalam kajian adalah Kawasan Industri Maloy (KIM), yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menjelaskan, saat ini proyek tersebut masih berada pada tahap penjajakan. Namun, secara prinsip kawasan industri telah didukung infrastruktur dasar seperti ketersediaan listrik dan air. Tantangan berikutnya adalah penguatan sektor kepelabuhan agar aktivitas industri dapat berjalan optimal.
Selain infrastruktur, Pemprov Kaltim juga menaruh perhatian besar pada penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek strategis nasional.
“Kita ingin tenaga kerja lokal terserap lebih dulu. Target kita minimal 80% tenaga kerja lokal, kalau bisa 100%, meskipun hal ini cukup berat,” tutupnya. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
