gratispoll
KaltimSamarinda

TKD Samarinda Terpangkas, DPRD Ingatkan Pemkot Jangan Hanya Andalkan Pusat

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari (Foto: Editorialkaltim/Nita)

Editorialkaltim.com – DPRD Samarinda mengkritisi langkah pemerintah kota yang dinilai terlalu bergantung pada dana transfer pusat. Hal ini menyusul proyeksi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 yang diperkirakan bakal menggerus kemampuan fiskal daerah secara signifikan.

Data Kementerian Keuangan mencatat Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Samarinda diproyeksikan turun dari Rp927,36 miliar pada 2025 menjadi Rp776,14 miliar. Bahkan, Dana Bagi Hasil (DBH) anjlok tajam dari Rp1,11 triliun hanya menyisakan Rp262,43 miliar.

Baca  DPRD Samarinda Tawarkan Sistem Zonasi untuk Atasi Kelangkaan Tabung LPG 3 Kg

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, menilai kondisi ini tidak bisa dianggap sepele. Ia mengingatkan Pemkot agar segera menyusun strategi agar program prioritas tidak terganggu.

“Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa besar terhadap pembangunan. Harapan saya TAPD bersama Pemkot benar-benar menyusun strategi yang matang,” ujar Celni, Jumat (26/9/2025).

Celni menegaskan efisiensi belanja pasti akan dilakukan, yang berarti kegiatan nonprioritas harus dipangkas. Bahkan, Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang menyalurkan aspirasi masyarakat pun berpotensi terkena imbas pemangkasan.

Baca  Laila Fatihah: Pedagang Harus Bisa Mengikuti Perkembangan Zaman

Meski begitu, ia menekankan Samarinda masih punya bantalan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat. Menurutnya, hal ini harus dikelola dengan serius agar bisa menjadi penopang utama di tengah penurunan transfer pusat.

“Program prioritas seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), pengendalian banjir, pasar pagi, terowongan, dan Teras Samarinda Dua harus tetap berjalan. Itu tidak boleh dikorbankan,” tegasnya.

Baca  DPRD Kaltim Dukung Pembangunan Bontang Hadapi Banjir dan SDM

Celni mengingatkan, jika Pemkot hanya mengandalkan transfer pusat tanpa memperkuat PAD, risiko defisit bahkan penggunaan pinjaman daerah bisa terbuka lebar.

“Penguatan PAD harus jadi agenda utama agar pembangunan kota tidak berhenti meski transfer pusat berkurang drastis,” pungkasnya. (nit/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button