Thohiron Minta Pusat dan Daerah Kompak Atur Toko Modern

Editorialkaltim.com – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi menjamurnya toko modern di wilayah PPU. Ia menilai kolaborasi kebijakan yang kreatif dan adaptif sangat diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak merugikan kepentingan masyarakat lokal.

Menurut Thohiron, minimnya peran daerah dalam pengaturan perizinan menjadi persoalan utama yang menyebabkan toko-toko modern semakin tak terkendali.

“Tanpa ruang untuk menata zonasi dan menyusun strategi perlindungan usaha lokal, daerah hanya jadi penonton dari perubahan yang berlangsung sangat cepat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sejak diterapkannya sistem Online Single Submission (OSS), daerah tidak lagi bisa melakukan penolakan terhadap permohonan izin pendirian toko modern.

Padahal, menurutnya, keberadaan toko modern sangat mempengaruhi pola konsumsi dan daya saing usaha kecil.

“Kita paham sistem perizinan nasional dibuat untuk memangkas birokrasi. Tapi kalau itu justru melemahkan fungsi daerah dalam melindungi warganya, maka perlu ada koreksi,” kata Thohiron.

Ia menegaskan bahwa solusi yang dibutuhkan bukanlah pembatasan total, melainkan regulasi kolaboratif yang mengatur zonasi, kepadatan, serta distribusi toko modern agar tidak tumpang tindih dengan pasar tradisional.

“Kreativitas kebijakan itu perlu, supaya usaha lokal bisa tetap tumbuh bersama arus modernisasi,” imbuhnya.

Politisi PKS ini mencontohkan praktik sewa rumah warga oleh toko modern sebagai bentuk kelonggaran aturan yang dimanfaatkan untuk mempercepat ekspansi.

“Mereka masuk ke permukiman tanpa ada proses evaluasi lingkungan atau sosial. Akibatnya, usaha kecil tersingkir pelan-pelan,” ujarnya.

Ia berharap, ke depan pemerintah pusat memberi ruang lebih besar bagi daerah dalam memberikan pertimbangan teknis sebelum izin diterbitkan.

Menurutnya, pemahaman daerah terhadap karakteristik wilayah jauh lebih akurat dibanding pengambilan keputusan yang serba terpusat.

“Pemerintah daerah tahu di mana pusat keramaian, di mana kawasan pemukiman, dan di mana pasar tradisional eksis. Kalau tidak dilibatkan, maka penataan wilayah akan kacau dan konflik sosial tak bisa dihindari,” katanya.

Thohiron pun menekankan, pertumbuhan ekonomi harus beriringan dengan keadilan sosial.

“Investasi harus tetap jalan, tapi jangan abaikan pelaku usaha kecil. Kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan benar-benar bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat,” tutupnya.(ndi/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.