Editorialkaltim.com – Upaya mengurangi kemacetan di Kota Samarinda bakal diperkuat melalui penyediaan angkutan umum. Layanan transportasi massal tersebut dirancang mulai satu hingga dua koridor dengan dukungan anggaran dari APBN 2027.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan pembahasan anggaran bersama pemerintah pusat sudah memasuki tahap finalisasi. DPRD memberikan dukungan agar program tersebut dapat segera diwujudkan.
“Alhamdulillah, mudah-mudahan rencana ini membawa berkah bagi Samarinda sehingga layanan transportasi umum dapat benar-benar hadir dan dinikmati masyarakat mulai tahun 2027,” katanya, Jumat (2/10/2026).
Deni bersama Kepala Dinas Perhubungan Samarinda sebelumnya telah menemui perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pertemuan membahas persiapan penyelenggaraan transportasi umum, termasuk peluang dukungan pemerintah pusat.
Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan melalui pertemuan Wali Kota Samarinda dengan Kementerian Perhubungan. Langkah tersebut diharapkan mempercepat kepastian program sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaannya.
“Transportasi massal sangat dibutuhkan agar masyarakat mempunyai alternatif perjalanan, sehingga ketergantungan terhadap kendaraan pribadi perlahan bisa dikurangi di Kota Samarinda ke depan,” ujarnya.
Menurut Deni, pengurangan penggunaan kendaraan pribadi tidak hanya berpengaruh terhadap kepadatan lalu lintas. Kebijakan tersebut juga dapat membantu mengatasi persoalan parkir kendaraan yang selama ini memanfaatkan sebagian badan jalan.
Pemilihan jenis armada juga menjadi perhatian. Karakter sejumlah ruas jalan Samarinda dinilai lebih cocok dilayani bus berukuran sedang dibandingkan armada besar.
Ukuran bus tersebut diharapkan membuat layanan lebih fleksibel sekaligus menyesuaikan kapasitas jalan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kondisi lalu lintas setiap kawasan sebelum menentukan jalur operasional.
Untuk tahap awal, layanan diperkirakan menjangkau satu hingga dua koridor. Dinas Perhubungan Samarinda sudah menyampaikan rencana trayek kepada Komisi III DPRD sebagai bagian dari persiapan program.
Setelah trayek ditentukan, fasilitas pendukung seperti halte dan titik pemberhentian perlu disiapkan. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting untuk membangun layanan transportasi yang saling terhubung.
“Halte perlu dipersiapkan agar layanan transportasi nantinya terintegrasi, mudah dijangkau masyarakat, sekaligus memberikan kenyamanan bagi warga yang beralih menggunakan angkutan umum,” tutupnya.(sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
