Penajam Paser Utara

Tata Ruang PPU Masih Mengacu Aturan 2014, Pemkab Siapkan Revisi Sesuaikan Pembangunan IKN

Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah berupaya memperbarui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang hingga kini masih mengacu pada regulasi tahun 2014. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus berlangsung.

Persoalan pembaruan tata ruang menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan akhir pemeriksaan atau exit meeting kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur, Selasa (17/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah PPU itu dipimpin Inspektur Inspektorat Daerah PPU, Budi Santoso, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Sementara tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur dipimpin Muhammad Sahlan bersama rombongan.

Baca  Wabup PPU Serukan Semangat Tanpa Sekat Lewat Jalan Santai HUT RI

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah daerah menerima sejumlah catatan penting terkait penyelenggaraan penataan ruang, mulai dari pembaruan regulasi hingga ketidaksesuaian data perizinan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Sistem perizinan elektronik tersebut memungkinkan sejumlah izin terbit secara otomatis. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen perizinan dengan ketentuan zonasi maupun kondisi pemanfaatan ruang di lapangan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab PPU berkomitmen meningkatkan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di tingkat pusat agar penerbitan perizinan dapat berjalan lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan tata ruang daerah.

Selain masalah perizinan, pemerintah daerah juga akan melakukan pembenahan terhadap data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Lahan Baku Sawah (LBS).

Baca  Pj Bupati PPU Buka Sosialisasi Tim Humpro Sat Set

Validasi ulang kedua data tersebut diperlukan agar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), benar-benar mencerminkan kondisi wilayah yang sebenarnya.

Inspektur Inspektorat Daerah PPU, Budi Santoso, menyatakan pemerintah daerah menerima hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pembangunan.

“Pemkab PPU menyambut baik hasil pemeriksaan ini. Seluruh catatan akan kami tindak lanjuti melalui penyusunan rencana aksi pada awal Desember sebagai upaya mewujudkan penataan ruang yang tertib, berwawasan lingkungan, dan mendukung ketahanan pangan,” ujar Budi.

Menurutnya, penataan ruang yang baik menjadi salah satu fondasi penting dalam memastikan kegiatan pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan pemanfaatan lahan di kemudian hari.

Baca  Rakornas FORPIMAWA, Wabup PPU Tegaskan Pentingnya SDM Unggul sebagai Penyangga IKN

Terlebih, keberadaan IKN membawa perubahan terhadap kebutuhan ruang dan arah pengembangan wilayah di Kabupaten PPU. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah melakukan penyesuaian kebijakan secara terencana.

Pemkab PPU menargetkan penyusunan langkah tindak lanjut hasil pemeriksaan mulai dilakukan pada awal Desember 2026 dengan melibatkan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan penataan ruang dan perizinan.

Melalui pembenahan tersebut, pemerintah daerah berharap pengendalian pemanfaatan ruang dapat semakin optimal, sekaligus menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan lahan pertanian.

“Komitmen kami adalah segera menyiapkan langkah perbaikan agar pembangunan di PPU dapat berlangsung secara tertib, terarah, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (Adv/Rir)

Related Articles

Back to top button