Editorialkaltim.com – Pemerintah Kota Samarinda menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2024 belum mengacu capaian dan kebutuhan nyata di lapangan.
Sarana penting dalam tata kelola daerah, LKPJ ini berfungsi menilai secara kritis pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah pada satu tahun anggaran.
“Saya tidak mau bicara soal substansi, pasalnya kami juga libatkan pakar. Tapi dari sistematika dan penyajiannya, seperti dari 2022. Bahkan ada yang copy paste dari LKPJ 2020, khususnya pada Bab II dan Bab IV,” kata Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, Senin (14/4/2025).
Anhar menyebut, dokumen ini sebagai referensi DPRD dalam menilai keefisiensian kinerja kepala daerah, sekaligus pengambilan keputusan strategis ke depan.
Sayangnya, laporan yang disuguhkan dalam pembahasan terbaru bersama Panitia Khusus (Pansus), adalah naskah dari tahun-tahun sebelumnya.
Anhar juga menyampaikan, beberapa proyek yang dipaparkan tidak ada penjelasan awal yang mencukupi. Adapun program yang disebut pada laporan seperti program pendidikan yang tidak dibahas secara detail dan kurang menyajikan capaian yang konkret.
Ia juga menggarisbawahi terkait penanganan banjir yang saat ini lebih identik proyek infrastruktur kota, bukan mitigasi bencana.
“Sekarang penanganan banjir sudah bergeser menjadi infrastruktur kota. Yang mana, dikerjakan hanya Sungai Karang Mumus (SKM), dan parit. Misalnya, tunnel 400 meter itu, hampir di luar dari metode banjir,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga melihat adanya ketidaksetaraan alokasi anggaran, karena hanya fokus pada proyek teknis berskala besar dan melewatkan pemerataan pembangunan wilayah.
“Proporsi anggaran kita terlalu dipaksakan untuk proyek teknis yang nilainya ratusan miliar. Seharusnya, lebih banyak stimulus, kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim,” beber Anhar.
Kemudian, sektor pada pendidikan juga menjadi fokus, dimana saat ini prioritas pada pendidikan terus melemah dalam forum perencanaan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dianggap justru banyak di determinasi pada urusan pekerjaan umum, transportasi, dan perumahan.
“Musrenbang sekarang didominasi PU, Perhubungan, Perkim. Padahal pendidikan penting. Anggaran untuk bangun sekolah pun kecil, hanya Rp317 miliar. Ini yang harus dioptimalkan,” tandasnya. (Adv/Nit)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
