Editorialkaltim.com – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, David Rante, baru-baru ini menanggapi isu seputar anggaran silva MYC (multi-year contract) sebesar 43 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan pelabuhan Kenyamukan di tahun 2023, dan yang tidak terpakai akan dialihkan pada anggaran perubahan tahun 2024.
“Itulah mengapa dilakukan pertanggung jawaban untuk melihat mana program yang terlaksana dengan yang tidak terkait juga apa masalahnya, apa kendalanya sehingga tidak terlaksana,” kata David.
David menyampaikan harapannya agar pemerintah memiliki strategi yang lebih efektif untuk mengatasi keterlambatan pelaksanaan MYC. “Kita berharap pemerintah punya strategi yang lain untuk menuntaskan soal keterlambatan-keterlambatan pelaksanaan MYC itu,” ungkap David.
Dia juga menyoroti penganggaran di Kutim terganggu karena banyak penganggaran yang belum terselesaikan sesuai MoU yang telah disepakati antara pemerintah dan DPRD. “Kalau umpamanya kontrak di 2023 lalu kemudian mau di selesaikan di tahun 2024 pertanyaannya adalah apakah anggarannya memang tersedia untuk itu kecuali ada tupoksi lain yang bisa diberikan pemerintah sesuai dasar MoU,” ungkap David.
Selain itu, David juga mengomentari penyampaian pertanggung jawaban APBD oleh bupati tentang perbedaan belanja modal dan belanja operasi yang tidak mencapai target. “Di lhp kan kemarin muncul tuh soal honorarium yang dianggarkan pemerintah serta gaji P3K yang tidak memenuhi capaian target kuota yang misalnya kuotanya seribu tapi yang lulus hanya dua ratus jadi sebagiannya kan jadi silva,” ucap David.
David juga menekankan pentingnya memperhatikan belanja operasi yang mencakup gaji dan insentif. “Tidak bisa dipungkiri ketika itu sudah terpenuhi semua kuotanya kan tetap akan dibebankan juga ke APBD Kutai Timur misalnya P3K kan juga dapat insentif juga jadi hal itu bisa menyedot anggaran yang cukup signifikan,” tuturnya.
David mengakhiri dengan mengharapkan pemerintah untuk terus berpikir dan berstrategi dalam penyusunan RKPD agar tidak mengganggu belanja modal yang dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. “Pemerintah diharapkan untuk tetap berpikir dan berstrategi pada penyusunan RKPD supaya itu tidak mempengaruhi belanja modal kita untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang masih sangat kita harapkan,” pungkasnya. (shn/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
