Editorialkaltim.com – Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ketidakmerataan sistem zonasi sekolah di Kota Samarinda. Menurutnya, ada beberapa wilayah di kota yang tidak memiliki Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), sehingga menghambat akses siswa ke sekolah negeri.
“Kita akan meminta zonasi itu supaya lebih fleksibel. Kalau memang bisa, seperti wilayah kelurahan Jawa. Itu kan, tidak ada SMP negeri dan Pemkot dalam hal ini Dinas Pendidikan harus memperhatikan hal ini,” paparnya Puji, Rabu (13/03/2024).
Puji menambahkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda seharusnya melakukan upaya agar setiap siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah negeri mendapat akses yang mudah. Saat ini, kebanyakan siswa menjangkau sekolah negeri melalui jalur prestasi, sehingga perlu adanya penyesuaian agar pemerataan pendidikan dapat terwujud di Samarinda.
“Satu wilayah itu berapa penduduknya, berapa TK, SD, SMP, dan SMA yang diperlukan, dan itu harus ada pemerataannya. Harus ada desain besarnya, jadi semua bisa merata. Jangan sampai itu-itu saja yang menjadi permasalahan tiap tahunnya. Belum lagi masalah buku, sumbangan, dan lain-lain,” tambahnya.
Puji menegaskan bahwa pemerataan pendidikan merupakan kebijakan dari pusat, sehingga perlu tindakan serius dari Disdikbud. Hal ini dilakukan agar siswa-siswa dapat mengakses pendidikan di sekolah negeri tanpa terbebani biaya sekolah.
“Perlu adanya penyesuaian proporsional antara alokasi zonasi dan jalur prestasi. Disdik perlu memastikan bahwa pemerataan pendidikan menjadi prioritas, sehingga anak-anak dapat belajar di sekolah negeri tanpa harus membayar,” tutupnya. (Adr/lin/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
