Editorialkaltim.com – Angka kasus kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan Samarinda mendapat sorotan tajam. Tercatat di 2023, terdapat 240 kasus yang mencakup pembulian, kekerasan, dan intoleransi. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengungkapkan kekhawatirannya juga lagkah pencegahan yang telah dilakukan.
“Sekarang angkanya sudah meningkat, artinya sudah banyak korban yang berani melapor,” kata Puji.
Politikus Partai Demokrat ini menilai, peningkatan jumlah laporan mengindikasikan lebih banyak korban yang kini berani mengungkapkan pengalaman buruk mereka.
Puji menegaskan, realitas di lapangan mungkin lebih gelap daripada yang tercatat. “Kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat karena beberapa faktor, di antaranya adalah ketahanan keluarga yang melemah, degradasi mental, dan degradasi kebudayaan,” jelas Puji.
Menurut Puji, permasalahan ini juga diperparah minimnya kepedulian dari lingkungan sosial terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Zaman yang berkembang dan pengaruh teknologi semakin membuat anak-anak rentan terhadap kekerasan.
Puji mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika melihat atau mengetahui adanya kasus kekerasan di lingkungan sekolah. “Kami sudah sering mengimbau masyarakat agar proaktif dalam melaporkan kasus kekerasan,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda telah meminta setiap sekolah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Tujuannya adalah untuk menekan kasus kekerasan anak yang terus terjadi.
“Langkah ini sudah positif, tapi implementasinya harus diperkuat dengan regulasi dan komitmen dari semua pihak, termasuk keluarga,” tutup Puji. (nfa/adv dprd samarinda)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
