Editorialkaltim.com — Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sinta Rosma Yenti, memimpin sebuah delegasi dalam Kunjungan Kerja (Kunker) ke Papua Tengah. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kegiatan ini berlangsung di Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, dihadiri anggota Komite IV, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Tengah, Pj. Bupati Mimika, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, dan stakeholder terkait.
Dalam sambutannya, Sinta Rosma Yenti menekankan pentingnya pengawasan PNBP sebagai upaya memastikan transparansi, optimalisasi, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya negara.
“Kami bertujuan untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang implementasi UU PNBP di Papua Tengah serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala di lapangan,” ujar Sinta.
“Kami melihat perlu adanya peningkatan transparansi dalam pencatatan dan pelaporan PNBP, khususnya dari sektor pertambangan dan hasil yang diberikan kepada daerah, guna meningkatkan pembiayaan pembangunan bagi Papua Tengah,” tambah Senator dari Kalimantan Timur tersebut.
Eka Kristina Yeimo, anggota Komite IV daerah pemilihan Papua Tengah dan Koordinator Tim, mengungkapkan bahwa lokasi kunjungan sangat strategis.
“Pengawasan atas UU PNBP ini penting untuk mengetahui sejauh mana daerah mendapatkan manfaat dari PNBP, baik dari sumber daya alam maupun dari kementerian dan lembaga,” kata Eka.
Sigit Purnomo, Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran II dari Kantor DJPb Papua, mengungkapkan bahwa PNBP Papua masih menghadapi kendala, termasuk penerimaan yang belum optimal dan tarif sewa yang belum tepat.
Herman Kayame, Staf Ahli Gubernur Papua Tengah, menekankan perlunya sinergi dan koordinasi yang lebih erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sementara itu, Henock Puraro, anggota Komite IV, menegaskan bahwa PNBP yang diterima oleh daerah seharusnya difokuskan tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur tetapi juga untuk pengembangan sumber daya manusia.
Sebagai penutup, Sinta Rosma Yenti menyatakan bahwa hasil kunjungan ini akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan.
“Kami akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, membahas tindak lanjut dari hasil kunjungan ini, sebagai bagian dari komitmen kami dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan fiskal nasional,” tutur Sinta.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya
