Samarinda

Sebut Kemiskinan Ekstrem Tak Bisa Hilang, Sani: Hanya Bisa Dikurangi

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani bin Husain. (Istimewa).

Editorialkaltim.com – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sani Bin Husain meragukan penuntasan kemiskinan ekstrem di akhir 2024, sesuai instruksi Presiden Jokowi. Sani menyatakan kemiskinan tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tapi bisa dikurangi.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Diperlukan sinergi dan kebijakan yang menguntungkan secara nasional.

Menurut Sani, upaya untuk mengatasi kemiskinan ekstrem membutuhkan kerja sama antara Pemerintah Kota dan kebijakan nasional yang mendukung, seperti penurunan harga bahan bakar, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan pembukaan lapangan kerja.

Baca  DPRD dan Wali Kota Samarinda Sepakati Rancangan Peraturan Daerah Baru

“Kemiskinan ekstrem bukanlah sesuatu yang bisa hilang begitu saja. Namun, kita bisa melakukan langkah-langkah untuk menguranginya,” ujarnya.

Sani menyoroti perlunya langkah konkret seperti penurunan harga bahan bakar dan pembukaan lapangan kerja. Namun, ia juga menyadari bahwa terdapat berbagai faktor seperti kebijakan pusat, keakuratan data, dan kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi upaya penanggulangan kemiskinan.

Baca  Anggota DPRD Puji Minta Pemkot Samarinda Fokus Peningkatan SDM Jelang Pemindahan IKN

Meskipun tantangannya besar, Sani menekankan pentingnya upaya serius dan berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Dia juga menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut tentang akar permasalahan kemiskinan ekstrem.

“DPRD telah melakukan diskusi dengan Dinas Sosial mengenai program-program yang dapat membantu mengurangi kemiskinan ekstrem,” tambahnya.

Dengan demikian, Sani menyatakan bahwa dengan kerja keras dan kerjasama semua pihak, penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga akhir 2024 adalah tantangan yang mungkin diatasi. Sehingga hal inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar bisa fokus terhadap sejumlah permasalahan untuk menekan angka kemiskinan di Samarinda.

Baca  Pastikan Pembangunan LPJU Secara Bertahap, Markaca: Karena APBD Terbatas

“Yang harus diteliti itu objeknya siapa, apakah dia sudah bekerja. Sekalipun pengangguran, perlu diketahui juga latar belakangnya,” demikian Sani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker