Polemik Program Tapera, PDIP: Subsidi Bukan Gotong-Royong Itu Tanggung Jawab Negara!

Editorialkaltim.com – Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai solusi atas masalah backlog atau kekurangan jumlah rumah di Indonesia terus menjadi topik panas di tengah masyarakat. Anggota Komisi V DPR RI, Irene Yusiana Roba Putri, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pelaksanaan program yang dipimpin oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite BP Tapera.

Dalam rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis (6/6/2024), Irene menyampaikan sejumlah pertanyaan kritis.

“Kami sering ditanya oleh masyarakat dan wartawan terkait data kebutuhan perumahan pekerja di Indonesia, namun hingga saat ini kami belum mendapatkan data detail tentang kontribusi Tapera,” ucap Irene.

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menyoroti dua aspek utama. Pertama, ia mempertanyakan perhitungan kebutuhan rumah yang dapat dipenuhi oleh Tapera.

“Mohon detailnya, untuk ASN dan pekerja swasta bagaimana?” tegas Irene menanyakan.

Poin kedua yang disorot oleh Irene adalah mengenai kewajiban program Tapera terhadap pekerja swasta yang sudah memiliki rumah atau yang sedang mencicil KPR.

“Bagaimana dengan mereka yang sudah memiliki rumah, apakah masih wajib mengikuti program Tapera?” tanyanya, menyoroti kejelasan kebijakan yang saat ini dirasa masih ambigu.

Irene juga mengkritik konsep subsidi dalam Tapera, yang menurutnya seharusnya merupakan tanggung jawab negara dan bukan sesama warga.

“Subsidi seharusnya dari negara, bukan antar warga yang namanya harusnya gotong-royong. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang peran serta negara dalam mengatasi masalah perumahan,” tambahnya. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltim