Samarinda

Pencapaian Kota Samarinda dalam Pencegahan Korupsi Dinilai Tertinggi di Indonesia

Abdul Khairin, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda. (istimewa)

Editorialkaltim.com – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Abdul Khairin, memberi tanggapan terkait penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Samarinda dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kinerja Monitoring Center for Prevention yang tertinggi di tingkat kota se-Indonesia untuk tahun 2023. Menurutnya, penilaian ini berangkat dari profesionalitas dan kapasitas yang ada.

Khairin, yang merupakan bagian dari fungsi legislasi, mengungkapkan rasa bangganya atas kinerja eksekutif. “Bagi kita, piagam penghargaan ini wajar didapatkan oleh Pemkot, karena kapasitas kepemimpinan Wali Kota yang saat ini memang cukup baik. Secara umum, kita anggap cukup berprestasi,” imbuhnya.

Baca  Tiga Poin Perdana di Batakan, Borneo FC Cukur Persija Jakarta 3-1

Pada tahun 2022, MCP Kota Samarinda mencatat 73 poin dan meningkat menjadi 88 poin pada tahun berikutnya. Khairin menekankan bahwa masyarakat telah merasakan manfaat dari pembangunan yang masif. “Dalam waktu satu tahun, warga Samarinda dapat melihat progres yang sudah terjadi. Ada perbaikan-perbaikan yang kita rasakan bersama,” jelasnya.

“Saya pikir kita semua yang ada di sini bisa merasakan dalam satu tahun ini. Progres apa yang kita rasakan, setidaknya kita harus mengakui bahwa titik-titik banjir memang cukup berkurang. Walaupun hujan besar dan beberapa titik masih tergenang, secara kuantitas jauh lebih sedikit dibanding periode yang lalu,” paparnya.

Baca  Bahas Raperda UMKM, Pansus II DPRD Samarinda Soroti Pengembangan hingga Perizinan

Khairin juga menyampaikan bahwa ia tidak dalam kapasitas untuk memberikan penilaian secara personal tentang berhasil atau tidaknya pemberantasan korupsi dan kolusi. “Secara jelas kita bisa lihat bagaimana unsur korupsi yang terjadi di kota Samarinda. Saya tidak dalam kapasitas menjawab atau memberi penilaian dari hal tersebut,” ungkapnya.

Terakhir, ia berpesan agar masyarakat menjadi mitra kritis dalam pengawasan penggunaan anggaran yang bisa menyebabkan korupsi. “Saya pikir harus lebih ditingkatkan sama-sama. Ayo, bareng kita menjadi pengawas terhadap terjadinya korupsi yang mungkin terjadi di kota Samarinda,” tutupnya. (adr/shn/adv)

Baca  Krisis Air Bersih di Perumahan BCL, DPRD Samarinda Minta PDAM Tidak Lepas Tangan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker