Editorialkaltim.com – Wakil Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera, Sayyid Umar menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan APBD Kutim 2024. SILPA pada pelaksanaan pengelolaan anggaran menjadi sorotan dalam penyampaiannya, Sayyid Umar menyatakan, SILPA yang besar akan berdampak kurang baik bagi masyarakat, mengurangi efektivitas penggunaan anggaran belanja yang seharusnya menjadi stimulus ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rendahnya penyerapan anggaran APBD Kutim TA 2024 hingga pertengahan tahun, dari alokasi anggaran sebesar Rp9,123 triliun, hanya 20,25 persen atau sekitar Rp1,847 triliun yang terserap hingga Triwulan II, menyebabkan terjadinya SILPA yang relatif besar.
Sayyid Umar menghimbau pemerintah daerah untuk melakukan analisis terkait SILPA agar dapat dijadikan saran dan rekomendasi bagi perbaikan kinerja APBD. “Analisis dapat dilakukan dengan membandingkan antara SILPA dengan pagu belanja untuk mengukur porsi penerimaan pembiayaan dari silpa tahun sebelumnya terhadap total belanja,” ujarnya.
Penyerapan anggaran diharapkan lebih difokuskan pada penyelesaian hutang-hutang, termasuk hutang dalam proyek multiyears, dan pembangunan infrastruktur di beberapa kecamatan yang masih mengalami ketertinggalan. “Infrastruktur sangat berperan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan,” uangkapnya.
Selain itu, Sayyid Umar menekankan penyerapan anggaran harus juga lebih difokuskan pada program-program dengan pemenuhan pelayanan mendasar bagi masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk pemenuhan tenaga medis di seluruh wilayah Kutim.
Terkhusus untuk sisa pembayaran ataupun hutang dalam proyek multiyears, Sayyid Umar menyarankan pemerintah daerah segera melakukan konsultasi ke BPK untuk mendapatkan review yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penganggaran di APBD perubahan. “Karena pada prinsipnya proyek multiyears tersebut harus dikawal hingga tuntas pengerjaannya,” jelasnya.
Terakhir Sayyid berharap RKPD Kutim 2024 yang diproyeksikan mengalami peningkatan pendapatan daerah hingga mencapai 43 persen mendapat perhatian serius dari pemerintah, agar anggaran yang ada dapat benar-benar digunakan untuk belanja operasi dan belanja modal. “Pengalokasian anggaran harus tepat sasaran dan program-program yang dibuat harus lebih dapat mensejahterakan masyarakat Kutai Timur,” pesannya.(shn/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
