6 Pjs Bupati dan Wali Kota di Kaltim Resmi Dikukuhkan Penjabat Gubernur

6 Pjs Bupati dan Wali Kota di Kaltim Resmi Dikukuhkan Penjabat Gubernur Akmal Malik (Foto: Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, telah resmi mengukuhkan enam Pejabat Sementara (Pjs) Bupati dan Wali Kota di Kalimantan Timur, pada acara yang diadakan di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Rabu (25/09/2024). Pengukuhan ini menjadi bagian dari persiapan masa transisi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Acara pengukuhan dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi provinsi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Pj Gubernur Kaltim menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan kesinambungan pemerintahan daerah selama masa transisi.

“Pengukuhan Pejabat Sementara ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan kelancaran administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di masing-masing daerah. Saya harap para pejabat yang baru dikukuhkan dapat menjalankan tugas dengan baik, menjaga kondusivitas wilayah, serta berkolaborasi dengan semua pihak,” ucap Pj Gubernur.

Pejabat yang dikukuhkan antara lain Pjs Bupati Kutai Kartanegara, Pjs Wali Kota Balikpapan, Pjs Bupati Wali Kota Bontang, Pjs Kutai Timur, dan Pjs Bupati Paser, serta Pjs Berau.

Mereka akan bertugas hingga Bupati dan Wali Kota definitif terpilih melalui pemilihan kepala daerah mendatang. Masa tugas mereka adalah dua bulan.

“Walaupun dua bulan, banyak hal yang bisa terjadi,” tambahnya.

Dari sepuluh kabupaten/kota di provinsi Kaltim, hanya tiga daerah yang tidak melakukan penggantian kepala daerah karena kepala daerah yang ada tidak mencalonkan diri dalam Pilkada 2024.

Pj Gubernur juga menekankan agar para Pjs fokus pada penanganan isu strategis di daerah, termasuk masalah pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, diharapkan pula mereka menjaga kekondusifan daerah dan netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

“Pengukuhan ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi keberlanjutan program-program prioritas pemerintah daerah yang telah berjalan, sehingga tidak ada kekosongan pemerintahan selama masa transisi,” pungkas Pj Gubernur.

Berikut adalah nama-nama Pjs yang dikukuhkan:

(aadr/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Exit mobile version