Pemkab PPU Respons Usulan Pembangunan Graha PWRI untuk Wadah Aktivitas 500 Pensiunan ASN

Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) merespons aspirasi Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) terkait kebutuhan gedung sekretariat permanen. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk menunjang aktivitas organisasi yang kini memiliki lebih dari 500 anggota dan terus bertambah seiring meningkatnya jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa pensiun.
Aspirasi tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengurus Daerah PWRI Kabupaten PPU, Surito, bersama jajaran pengurus saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, yang mewakili Bupati PPU di ruang kerja Sekda, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pengurus PWRI mengajukan permohonan dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan Graha PWRI atau gedung sekretariat permanen yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan organisasi.
Kebutuhan fasilitas tersebut semakin mendesak karena jumlah anggota PWRI terus mengalami pertambahan setiap tahun. Sementara itu, kapasitas sekretariat yang digunakan saat ini dinilai sudah tidak memadai untuk menampung kegiatan bersama.
Pengurus berharap keberadaan gedung permanen nantinya dapat menjadi ruang berkumpul yang lebih representatif bagi para pensiunan ASN untuk menjaga silaturahmi, melaksanakan kegiatan organisasi, serta memperkuat kebersamaan antaranggota.
“Kami membutuhkan sekretariat yang lebih memadai karena jumlah anggota sudah mencapai lebih dari 500 orang dan terus bertambah. Harapannya, pemerintah daerah dapat menindaklanjuti permohonan lokasi melalui perangkat daerah terkait sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar perwakilan pengurus PWRI.
Dalam pembahasan tersebut, pengurus juga menyampaikan sejumlah alternatif lokasi yang dinilai memungkinkan untuk pembangunan Graha PWRI.
Salah satu opsi yang menjadi perhatian adalah peluang pemanfaatan aset secara bersama dengan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), sehingga keberadaan fasilitas dapat mendukung kegiatan organisasi para pensiunan maupun aparatur.
Pengurus berharap usulan penyediaan lahan tersebut dapat memperoleh arahan dari Bupati PPU untuk selanjutnya dikaji oleh perangkat daerah teknis, termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Langkah tersebut diperlukan agar proses pemanfaatan lahan maupun rencana pembangunan fasilitas organisasi tetap mengikuti ketentuan administrasi dan regulasi pengelolaan aset pemerintah daerah.
Selain mengupayakan pembangunan gedung permanen, PWRI juga menyiapkan alternatif pemanfaatan fasilitas sementara untuk menunjang aktivitas anggota.
Pengurus berencana mengajukan izin pinjam pakai fasilitas di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai lokasi pertemuan rutin selama proses pengajuan sekretariat permanen masih berlangsung.
Kawasan tersebut dinilai memiliki fasilitas yang cukup mendukung kegiatan organisasi, termasuk akses jalan kaki dan dapur sederhana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pertemuan anggota.
Pengurus PWRI juga menyampaikan komitmen untuk menjaga kebersihan dan merawat fasilitas yang digunakan apabila permohonan pemanfaatan sementara tersebut mendapat persetujuan.
Menurut pengurus, keberadaan ruang pertemuan sangat dibutuhkan agar para pensiunan tetap memiliki wadah untuk berinteraksi dan menjalankan kegiatan sosial setelah menyelesaikan masa pengabdian sebagai ASN.
Meski demikian, pemanfaatan fasilitas sementara tetap akan dievaluasi dengan mempertimbangkan kapasitas tempat dan perkembangan jumlah anggota yang aktif mengikuti kegiatan.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Sekda PPU, Tohar, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terlebih dahulu mempelajari permohonan yang diajukan PWRI.
Ia menegaskan, pembahasan lebih lanjut perlu dilakukan bersama Bupati PPU sebelum menentukan langkah tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Kami akan mempelajari terlebih dahulu permohonan tersebut dan melakukan koordinasi bersama Bupati,” ujar Tohar.
Melalui audiensi ini, pengurus PWRI berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan fasilitas organisasi para pensiunan ASN.
Keberadaan Graha PWRI diharapkan tidak hanya menjadi sekretariat administrasi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan silaturahmi bagi para purna tugas yang telah memberikan pengabdian kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten PPU. (Adv/Rir)



