Penajam Paser Utara

Pemkab PPU Awasi Pemenuhan Hak 94 Pekerja, Soroti Kontrak Kerja hingga Jaminan Sosial

kegiatan pembinaan dan monitoring di PT Security Group Indonesia

Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan hak dan perlindungan tenaga kerja di sektor jasa pengamanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajiban ketenagakerjaan, mulai dari penerapan sistem kontrak, pembayaran upah, hingga kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial.

Pengawasan tersebut dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan monitoring di PT Security Group Indonesia, perusahaan penyedia jasa pengamanan atau Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang mengelola sebanyak 94 tenaga kerja dengan mayoritas berasal dari masyarakat lokal Kabupaten PPU. Kegiatan ini menjadi sarana koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Salah satu perhatian dalam pembahasan tersebut adalah penerapan hubungan kerja melalui sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pihak perusahaan menjelaskan bahwa kontrak tenaga kerja dilakukan dengan mekanisme evaluasi dan pembaruan setiap tahun sesuai kebutuhan operasional.

Baca  Pj Bupati PPU Dukung Inisiatif Telkomsel untuk Pendidikan Digital Melalui Program Skul.id

Perusahaan juga menyampaikan komitmennya dalam memenuhi hak-hak pekerja ketika masa kontrak berakhir maupun saat terjadi peralihan perusahaan penyedia jasa. Pemenuhan tersebut mencakup pembayaran kompensasi berakhirnya kontrak, upah dan hak lainnya, serta penggantian sisa cuti yang belum digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain hubungan kerja, Disnakertrans PPU turut membahas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pihak perusahaan menyatakan bahwa para pekerja telah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Sementara itu, kepesertaan BPJS Kesehatan juga menjadi perhatian untuk memastikan seluruh pekerja memperoleh akses perlindungan kesehatan. Perusahaan turut menjelaskan adanya pendampingan kepada keluarga atau ahli waris pekerja dalam pengurusan klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan agar hak yang menjadi tanggungan program dapat diterima sesuai ketentuan.

Baca  Pemkab PPU Percepat Pengadaan Proyek, e-Purchasing Pangkas Proses Jadi Delapan Hari

Dari sisi kesejahteraan, perusahaan menyampaikan bahwa penerapan sistem kerja selama 12 jam dengan perhitungan upah lembur memungkinkan pekerja memperoleh penghasilan sekitar Rp6 juta hingga Rp7 juta per bulan. Meski demikian, penerapan jam kerja dan pembayaran lembur tetap perlu memperhatikan ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Pembahasan juga mencakup mekanisme perekrutan tenaga kerja, khususnya untuk posisi satuan pengamanan atau satpam. Perusahaan menjelaskan bahwa calon pekerja harus memenuhi persyaratan kompetensi, kondisi fisik, dan kebutuhan pengguna jasa. Tenaga pengamanan juga diwajibkan memiliki sertifikasi pendidikan dan kompetensi Gada Pratama serta Kartu Tanda Anggota (KTA) sesuai persyaratan profesi.

Dalam mendukung proses rekrutmen, perusahaan turut membutuhkan tenaga yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai bidang pengelolaan sumber daya manusia. Lulusan Sarjana Psikologi menjadi salah satu kualifikasi yang dibutuhkan, sementara lulusan Manajemen dengan pemahaman di bidang SDM juga dapat dipertimbangkan.

Baca  Gelar Bimtek E-Office untuk CPNS dan PPPK, Diskominfo PPU Dorong Adaptasi Sistem Kerja Digital

Meski sebagian besar pekerjanya merupakan tenaga lokal, perusahaan mengakui masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan karyawan. Persaingan penyerapan tenaga kerja dengan sektor pertambangan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, terutama karena adanya perbedaan tingkat penghasilan yang ditawarkan.

Aspek pemberdayaan tenaga kerja lokal juga menjadi perhatian dalam pembahasan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan membuka ruang bagi masyarakat setempat untuk memperoleh kesempatan kerja melalui rekomendasi atau usulan dari pihak pemberi kerja, dengan tetap mengikuti prosedur seleksi dan rekrutmen yang berlaku.

Melalui kegiatan pembinaan dan monitoring ini, Disnakertrans Kabupaten PPU berupaya memperkuat komunikasi dengan perusahaan dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Pengawasan dan koordinasi yang berkelanjutan diharapkan dapat mendukung perlindungan hak pekerja, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

(Adv/Rir)

Related Articles

Back to top button