Editorialkaltim.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendukung nota keuangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dengan sejumlah catatan. Optimalisasi pajak dan pembenahan retribusi menjadi perhatian fraksi untuk memperkuat pendapatan daerah.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui Masniyah dalam Rapat Paripurna VIII DPRD Kukar, Selasa (29/9/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kukar.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani serta dihadiri Sekretaris Daerah Kukar Sunggono mewakili Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama jajaran Pemkab Kukar.
Fraksi PDI Perjuangan menilai pengelolaan pendapatan daerah perlu terus diperkuat. Selain optimalisasi penerimaan pajak, pembenahan sektor retribusi dinilai diperlukan agar potensi pendapatan bisa dimanfaatkan lebih maksimal.
“Optimalisasi pajak daerah dan pembenahan retribusi perlu terus dilakukan agar pendapatan semakin kuat untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan daerah Kukar,” ujar Masniyah.
Fraksi tersebut juga meminta program prioritas tetap mendapat perhatian dalam perubahan anggaran. Pengalokasian belanja diharapkan mampu memberikan dampak nyata sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kukar.
Selain memberikan dukungan, PDI Perjuangan memastikan fungsi pengawasan DPRD tetap berjalan selama pelaksanaan anggaran. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan belanja sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen terus mengawasi realisasi APBD Perubahan agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan serta kepentingan masyarakat Kukar,” imbuhnya.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
