Samarinda

Nursobah: Kekosongan Hukum dan Pemilu yang Tak Menentu – Suatu Tantangan Demokrasi Kita

Nursobah, Anggota DPRD Samarinda. (istimewa).

Editorialkaltim.com – Kekosongan hukum menjadi potensi nyata yang muncul dari berita politik yang belum pasti belakangan ini. Menurut Anggota DPRD Samarinda, Nursobah, isu-isu penting yang muncul terutama terkait sistem pemilihan umum (Pemilu) memicu perpecahan antar fraksi di parlemen dan mempertegas krisis tersebut.

“PDIP mengusulkan konsep pemilihan calon tunggal, namun tampaknya tidak mendapatkan respons positif dari delapan fraksi lainnya,” jelas Nursobah dalam wawancara. “Fraksi-fraksi tersebut malah terbagi antara dua calon dan berpotensi menambah satu lagi. Situasi ini menambah kompleksitas proses demokrasi kita,” sambungnya.

Baca  Terowongan Yang Belum Kunjung Selesai, Samri Sebut Awal Pembangunan Meragukan

Menurut Nursobah, berbagai pertanyaan besar muncul tentang bagaimana roda pemerintahan berjalan dan dimainkan. “Apakah eksekutif, legislatif, dan yudikatif – dengan semua instrumen mereka – sedang di bawah pengaruh kekuasaan? Dan apakah legislatif telah menjadi lembaga yang tak berdaya dan lemah dalam mengutarakan protes?” tanyanya.

Suaranya yang dahulu menggelegar di Senayan, kini tampak tenggelam. Menurut Nursobah, “Lembaga yang dipimpin Puan Maharani tampak bertekuk lutut, mengikuti irama istana tanpa mampu berdiri tegak.” Peristiwa ini meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab dan menambah ketidakpastian di kalangan rakyat.

Baca  Komisi IV DPRD Samarinda Akan Bentuk Perda Atasi Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja

Nursobah mencatat bahwa perasaan rakyat tampaknya nyaris hopeless. “Mereka melihat anggota dewan yang semakin kehilangan nyali dan partai-partai parlemen yang juga semakin hilang suaranya. Hak-hak wakil rakyat tampaknya satu per satu tergerus,” ungkapnya.

Lebih jauh, Nursobah mengingatkan bahwa kita telah melewati 25 tahun reformasi. “Tampaknya benih-benih dan gaya orde baru sedang dihidupkan kembali, membuat ruang bagi suara-suara kritis semakin sempit,” katanya.

Baca  DPRD Samarinda Susun Perda Ketahanan Keluarga, Puji: Jadi Upaya Tangkal Kenakalan Remaja

Namun, Nursobah berpendapat bahwa meski situasi ini membingungkan dan mencemaskan, kita harus tetap berharap dan berjuang. “Kritikus dan seniman masih terus mengomentari para wakil rakyat yang terhormat, mengingatkan mereka tentang tanggung jawab mereka kepada rakyat,” tutup Nursobah. 

[LIN | ADV]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Mari bergabung di Grup Telegram “editorialkaltim”, caranya klik link, https://t.me/editorialkaltimcom kemudian join. Anda harus mengistal Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Related Articles

Back to top button