Editorialkaltim.com – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan keputusan mengambil izin pengelolaan tambang dari pemerintah dilakukan tanpa adanya tekanan eksternal.
Dalam konferensi pers yang diadakan hari Minggu (28/7/2024), Haedar menyatakan Muhammadiyah telah melakukan kajian mendalam selama dua bulan mengenai prospek pengelolaan tambang, yang melibatkan berbagai diskusi pro dan kontra.
Menurut Haedar, PP Muhammadiyah tidak asing lagi dengan dinamika menerima kritik dan dukungan.
“Sikap kami adalah menghadapi setiap situasi dengan cara yang moderat dan elegan. Kami tidak terpengaruh oleh tekanan atau tren, melainkan berdasarkan analisis mendalam terhadap semua aspek yang relevan,” ucap Haedar.
Dalam hal pengelolaan usaha, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan organisasi memiliki mekanisme tersendiri yang diatur oleh Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM).
Berbeda dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), BUMM akan mengelola izin usaha pertambangan (IUP) yang telah diperoleh.
“Nama badan usaha yang akan mengelola tambang masih dalam pembahasan,” jelas Abdul Mu’ti.
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti menambahkan jika pengelolaan tambang tersebut terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan atau tidak berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, maka Muhammadiyah tidak akan segan mengembalikan IUP kepada pemerintah.
“Langkah ini komitmen Muhammadiyah dalam menjalankan kegiatan ekonominya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” pungkasnya. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
