Editorialkaltim.com – Pengadaan mobil dinas kepala daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar menuai sorotan. Kendaraan jenis SUV hybrid berkapasitas mesin 3.000 cc itu dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah pusat.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
“Semangat efisiensi sudah digaungkan sejak 2025,” ujarnya saat dikonfirmasi via telepon, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, publik bisa mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip penghematan anggaran, terlebih sebelumnya Pemprov Kaltim sempat menyampaikan adanya pemangkasan dana dari pemerintah pusat.
“Publik bisa menilai ini sebagai kebijakan yang tidak peka terhadap situasi,” katanya.
Purwadi menilai, semangat efisiensi bukan sekadar narasi politik, melainkan harus tercermin dalam prioritas belanja. Apalagi, belanja kendaraan ultra-premium dilakukan di tengah pengakuan adanya keterbatasan anggaran.
“Pemprov sebelumnya mengaku kesulitan anggaran karena ada pemangkasan dari pusat. Tapi sekarang justru membeli mobil mewah. Ini kebijakan yang terkesan ugal-ugalan,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan agar kebijakan pengadaan tersebut dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan kesan kontradiktif di mata publik.
“Kalau di Jakarta melihat ini, Menteri Keuangan bisa saja tersenyum. Daerah sebelumnya mengaku kesulitan anggaran, tapi kemudian belanja mobil dinas miliaran rupiah,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
